Biro Organisasi

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMDA DIY

YOGYAKARTA (15/08/2017) – Sebagai tindak lanjut dari Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan inventasirasi UPT Pemda DIY. Hal ini terkait dengan mandat bahwa penyesuaian UPT berdasarkan Permendagri dimaksud harus dapat dirampungkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan. Adapun jadwal pendampingan dan desk rincian tugas fungsi UPT dari sejumlah 16 (enam belas) Dinas/ Badan Pemda DIY diselenggarakan (11-30/08). Ditargetkan 4 September mendatang dokumen UPT dari masing-masing Dinas/Badan harus terkumpul di Biro Organisasi.

Keberadaan UPT provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukannya ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan dokumen kajian akademis pembentukan UPT dan analisis rasio belanja pegawai.

Dalam arahannya Kepala Biro Organisasi Setda DIY Drs YB Jarot Budi Harjo mengutarakan, dalam evaluasi UPT lebih menekankan menata kembali UPT yang sudah ada dari pada membentuk UPT baru. Karena bila asal membentuk UPT sekalipun sangat diperlukan dalam pelayanan kepada masyarakat dikhawatirkan tugas dan fungsinya tidak tidak berjalan optimal. Lebih lanjut ditambahkan faktor anggaran, sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur sipil negara petugas teknis yang kompeten harus diperhitungkan secara cermat.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan tim Biro Organisasi Setda DIY, permasalahan paling umum adalah keterbatasan aparatur sipil negara yang akan melaksanakan tugas di UPT tersebut (ern,mtn)