Lain-lain

Strategi Pembentukan Kelembagaan Daerah

Terkait dengan kelembagaan, daerah tidak perlu terburu-buru membentuk lembaga dengan alasan adanya kucuran anggaran dari Pusat. Perlu dipertimbangkan kontinuitas alokasi anggaran oleh Pusat dan ada tidaknya Permendagri tentang petunjuk teknisnya. Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, penataan kelembagaan dilakukan untuk mewadahi urusan keistimewaan dan perubahan peraturan perundangan terkait kelembagaan, serta dengan menganalisis kemungkinan penerapan struktur fungsional pada SKPD tertentu. Pembentukan lembaga lain yang diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan agar dapat dibentuk oleh daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dan yang terpenting bahwa fungsi tersebut diselenggarakan oleh daerah, karena ada kecenderungan bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak membentuk lembaga tersebut konsekuensinya adalah tidak akan mendapat dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Dalam pembentukan sebuah lembaga di daerah, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan agar lembaga yang terbentuk dapat dengan pas dan tepat untuk mewadahi segala macam urusan, baik wajib maupun pilihan, yang terdapat dalam suatu daerah. Strategi tersebut adalah Strategi Perumpunan, yaitu dengan melakukan Perumpunan dua atau lebih bidang-bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ke dalam satu kelembagaan/ perangkat daerah, serta Strategi Scoring yaitu menentukan Jumlah Kelembagaan/Perangkat Daerah didasarkan atas nilai skor tertentu yang diukur dari hasil penjumlahan luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah APBD.

Contoh pembentukan lembaga berdasarkan strategi perumpunan, dapat terlihat sebagai berikut:

1. Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas:

· Bidang Kesehatan

· Bidang pendidikan, pemuda dan olah raga

· Bidang kebudayaan dan Pariwisata;

· Bidang Perhubungan, komunikasi, dan informasi;

· Bidang PU meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;

· Bidang Perekonomian meliputi koperasi dan UKM, industri dan perdagangan;

· Bidang pelayanan pertanahan;

· Bidang Sosial, Nakertrans;

· Bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, perkebunan dan kehutanan;

· Bidang Pertambangan dan energi;

· Bidang Kelautan dan Perikanan;

· Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset

2. Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Badan atau Kantor:

· Bidang perencanaan pembangunan daerah dan Statistik;

· Bidang Litbang

· Bidang pengawasan;

· Bidang Kesbang, politik dan Linmas;

· Bidang LH;

· Bidang Penanaman Modal;

· Bidang Kepegawaian dan Diklat;

· Bidang arsip, dokumentasi dan perpustakaan;

· Bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa;

· Bidang pemberdayaan perempuan dan KB;

· Bidang Ketahanan Pangan

· Bidang pelayanan kesehatan.

Sedangkan contoh pembentukan lembaga menggunakan strategi scoring adalah sebagai berikut:

 

No

ORG

MIN (< 40)

SDG (40-70)

MAX (>70)

1.

2.

3.

4.

SETDA

SET DPRD

DINAS

LTD (Badan, Kantor, RSUD)

3 Asisten

1

12

8

3 Asisten

1

15

10

4 Asisten

1

18

12

 

Dengan adanya dua strategi tersebut, diharapkan daerah sedapat mungkin menggunakan strategi scoring sehingga dengan jelas dapat diketahui beban kerja urusan sebuah lembaga yang akan dibentuk. (dea)

 

Sumber: Materi Rakerpanda DIY 2014