Artikel Umum

Saatnya Kita Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

14.00

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-bidi-font-family:Arial;}

Semua aktifitas kita dimanapun, di lingkungan keluarga, di masyarakat maupun ditempat kerja pasti membutuhkan keberadaan barang dan/atau jasa. Dan semua itu berbiaya lingkungan. Betapa tidak,mulai dari pakaian yang kita gunakan, peralatan, perlengkapan, bahan hapis pakai, ATK, material, jasa kebersihan, jasa pemeliharaan, jasa penggandaan, jasa cetak semuanya dihasilkan dengan memanfaatkan sumberdaya lingkungan dan tentu berdampak pula pada lingkungan.

Pada suatu kesempatan diskusi minggu lalu yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Konsultan Sustainable Consumption and Production, penulis jadi semakin memahami konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ramah lingkungan (Green Public Procurement) dan juga pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkelanjutan (Sustainable Public Procurement). Pengadaan yang ramah lingkungan mensyaratkan barang dan jasa yang akan digunakan dihasilkan dari bahan baku yang ramah lingkungan, diproses secara ramah lingkungan oleh penyedia, ketika digunakan hemat energi dan ketika dibuang atau dihapus dapat didaur ulang.

Adapun pengadaan yang berkelanjutan mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) kepentingan. Pertama, kepentingan ekonomi. Bahwa pengadaan mempertimbangkan betul biaya selama umur ekonomi atas barang dan jasa yang nantinya akan didapatkan; lalu diperoleh secara efisien melalui kompetisi terbuka, perlakuan yang adil, transparan dan non diskriminatif. Kedua, kepentingan sosial. Bahwa dalam proses produksi, penyedia betul-betul memperhatikan kesetaraan gender, tidak menggunakan pekerja dibawah umur dan anak-anak, menggaji karyawan paling tidak dengan upah minumum dengan jumlah jam kerja yang manusiawi serta kebebasan berserikat bagi pekerjanya. Ketiga, kepentingan lingkungan. Bahwa keberadaan perusahaan barang dan jasa sudah memenuhi ketentuan AMDAL, keselamatan kerja; beroperasi menggunakan energi secara efisien; menggunakan materi yang ramah lingkungan mudah didaur ulang; limbahnya dikelola dengan baik; serta melakukan konservasi air secara benar.

Di forum diskusi itu pula penulis semakin menyadari bahwa sebetulnya pemerintah berperan besar melestarikan bumi, antara lain kebijakan dan implementasi pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan ataupun pengadaan yang berkelanjutan. Mengapa demikian?

Pertama, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki otoritas untuk mengatur. Kedua, pemerintah adalah juga pelaku pengadaan barang dan jasa. Sekitar 30% dari total APBN kita yang 1,7 – 1,8 triliun (atau sekitra 540 triliun), dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara umum pemerintah berkontribusi 15 – 20% dari seluruh belanja nasional. Ketiga, dari nilai sebesar itu sebetulnya pemerintah memiliki borgaining position yang amat kuat untuk mensyaratkan penyedia barang dan jasa memenuhi kualifikasi ramah lingkungan dan ramah sosial ketika memproses barang dan jasa yang akan digunakan pemerintah. Keempat, jangan lupa bahwa pemerintah juga berkewajiban menghandel beberapa bentuk pelayanan publik seperti transportasi umum, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah cair, pengelolaan sampah dan penerangan jalan.

Jadi jelaslah sedari sekarang pemerintah harus terdepan mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. Memang beberapa kendala masih ditemui. Kendala regulasi, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah belum mewajibkan penerapan konsep ramah lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hanya saja telah diperkenalkan dan diatur adanya metode evaluasi penawaran pemilihan penyedia berupa sistem penilaian biaya selama umur ekonomis, relevan dengan konsep pengadaan ramah lingkungan yang berkelanjutan. Belum pula ada pengaturan standar dokumen pengadaan yang spesifik mengacu ramah lingkungan. Pula belum seluruh standar harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah dan masing-masing Pemerintah Daerah mengakomodir kepentingan pengadaan ramah lingkungan. Sebagai contoh harga kertas yang direkomendasikan ramah lingkungan bisa hampir dua kali lipat harga kertas yang umum ada di pasaran. Atau juga belum memuat item barang yang dikategorikan sebagai produk yang ramah lingkungan. Kendala ketersediaan penyedia, semakin tinggi persyaratan ramah lingkungan yang ditentukan semakin sedikit penyedia yang mampu memenuhi kriteria.

Namun bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Kepala Daerah yang memuat kebijakan dan regulasi pengadaan berorientasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak dimaksudkan untuk menguntungkan pribadi atau kelompok maka tidak perlu ragu mengaturnya. Hal ini menjadi amat penting terutama untuk menghindari kesalahan persepsi antara para pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa dengan aparat pengawasan/aparat pemeriksa.

Yang kedua, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna dapat menyusun Rencana Umum Pengadaan berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Usulan kebutuhan barang dan jasa dari unit-unit kerja dikendalikan dan diarahkan baik jenis maupun volumenya. Misalnya rencana pengadaan aneka kertas termasuk kertas tisu dikendalikan karena menggunakan bahan baku kayu/pohon. Rencana pengadaan peralatan elektronik seperti AC dan komputer dikendalikan karena menyedot energi listrik berkapasitas besar; dan seterusnya. Lalu Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjutinya dengan menyusun spesifikasi barang/jasa dan rancangan kontrak berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan menindaklanjuti dengan memilih penyedia yang memiliki komitmen dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan juga memiliki produk yang ramah lingkungan.

Yang ketiga, lakukan gerakan hemat energi hemat sumber daya. Gunakan air seperlunya saja, gunakan AC pada suhu 23 – 25®C, servis peralatan elektronik rutin, pastikan peralatan elektronik dalam keadaan mati jika tidak sedang digunakan.