Biro Organisasi

RAPAT KERJA PENDAYAGUNAAN APATUR NEGARA DAERAH DIY

YOGYAKARTA (09/02/2017) jogjaprov.go.id – Untuk merumuskan kembali revitalisasi kebaradaan susunan dan bentuk pemerintahan asli Yogyakarta maka pemerintah Daerah Istimewa Yogykarta mengadakan Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (RAKERPANDA) Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (09/02/2017) di Gedung Unit IX , Kepatihan, Yogyakarta dan dihadiri oleh dari Kabupen/Kota dan Pemerintah Daerah DIY seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta dan Gunung Kidul.

Kepala Biro Organisasi Setda  DIY, Drs YB Jarot Budi Harjo memaparkan bahwa implementasi kelembagaan yang dijiwai oleh status keistimewaan DIY masih sebatas hingga pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat istimewa belum optimal dilaksanakan oleh lembaga tingkat Pemerintah Dasea. Oleh karena itu, perlu dilakukan persamaan persepsi, pemahaman maupun perumusan langkah bersama untuk merevitalisasi Kapanewon dan Kalurahan sebagai kelembagaan Istimewa Kabupaten/Kota di DIY mengacu kelembagaan asli Nagari Ngayogyokarto Hadiningrat.

Penjabat Sekretaris Daerah DIY, Ir Rani Sjamsinarsi MT mengungkapkan bahwa keistimewaan DIY ada 5 yaitu tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dengan adanya modal keistimewaan tersebut bisa menghantarkan pemerintah Yogyakarta baik ditingkat pemerintah daerah atau kabupaten untuk mengevaluasi apakah kebijaksanaan yang diambil sudah mencapai ke masyarakat bawah atau belum.

Ir Rani Sjamsinarsi MT mengharapkan PERDAIS (Peraturan Daerah Istimewa DIY) mengenai kebudayaan dan tata ruang dapat menyasar ke jajaran bawah karena dua PERDAIS ini sangat kental dengan masyarakat. Kebudayaan yang dimaksud disini bukan hanya seni tari atau seni-seni yang lain melainkan meliputi seluruh cipta rasa dalam kehidupan manusia.

Narasumber dalam acara ini yaitu Kepala DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Aris Eko Nugroho SP MSi yang mengulas mengenai Arah Umum Kebijakan Kelembagaan Kabupaten/Kota Pemerintahan Asli Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Drs. Djoko Kus Hermanto,M.M yang memaparkan mengenai kesiapan kabupaten/kota dalam implementasi kelembagaan Kapanewon dan Kalurahan.

Hasil yang diharapkan dari rapat ini adalah dapat merumuskan kembali penataan kelembagaan DIY sesuai dengan UU Keistimewaan DIY No 13 tahun 2012. Dengan susunan dan pemerintahan asli dapat memperkuat keberadaan keistimewaan DIY. Dalam UU Keistimewaan DIY no 13 tahun 2012 otonomi keistimewaan terdapat di DIY namun implementasinya sampai pemerintahan desa.( rh/***)

HUMAS DIY