Artikel Umum

Pokok-pokok Road Map Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Menurut pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014, serah terima personil, pendanaan, sarpras dan dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kab/kota dilaksanakan paling lama 2 Oktober 2016, dua tahun setelah diundangkan. Hal ini berarti, pemerintah daerah harus bergerak cepat menyesuaikan struktur organisasinya sesuai amanat undang-undang. Hemat penulis, sembari menunggu terbitnya peraturan pelaksanaan, agar tidak banyak waktu tersita untuk menunggu, pemerintah daerah dapat melakukan kajian awal dengan beberapa asumsi.

Asumsi pertama: pola struktur lini-staf-fungsional sebagaimana yang umum kita kenal saat ini, ke depan akan masih dipertahankan dan tidak banyak perubahan. Mengapa demikian? Ya, meskipun UU Nomor 5 Tahun 2014 tidak menyebut eksplisit adanya jabatan struktural namun UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 232 ayat (2) masih menyebut secara eksplisit adanya eselon. Lihat pula misalnya pasal 217 dan pasal 219 UU Nomor 23 Tahun 2014 masih menyebut adanya Dinas/Badan tipe A, B, C. Terlebih lagi bila kita mencermati draf pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pun masih menggunakan pola tersebut.

 

Asumsi kedua: sepanjang pemerintah daerah menyusun desain organisasi berdasarkan prinsip efektif dan efisien maka pasti hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Kita tahu bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 telah cukup jelas memberikan rambu-rambu. Misalnya: perangkat daerah berbentuk Badan hanya untuk fungsi penunjang meliputi perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi; kecuali pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan kabupaten/kota, pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berikutnya pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Provinsi; kab/kota berwenang mengelola pendidikan dasar. Belum lagi pada lampiran UU yang memuat pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, kiranya lebih dari cukup menjadi landasan mengonsep draft bentuk, struktur, tugas fungsi dan tata kerja perangkat daerah yang baru.

 

Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Tulisan edisi berikutnya akan penulis paparkan, Insya Allah.