Lain-lain

Persoalan Publik Semakin Kompleks, Saatnya Lebih Merapat ke Masyarakat

Seiring dinamika kebutuhan masyarakat akan  barang dan jasa, permasalahan publik dari waktu ke waktu terus bergerak semakin kompleks. Ambillah contoh, masalah lingkungan pemukiman. Karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, degradasi kualitas lingkungan tanah dan air semakin sulit dihindari. Kemacetan lalu lintas akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah lalu merusak kualitas udara yang kita hirup sehari-hari. Kemiskinan, beban hidup yang berat lalu memunculkan perilaku-perilaku menyimpang: kriminalitas, prostitusi, bunuh diri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebetulnya telah, sedang dan akan terus berupaya memperbaiki keadaan. Namun kapasitasnya seperti tidak berimbang dengan intensitas permasalahan.  Semakin disadari Pemerintah/Pemerintah Daerah harus lebih intensif melibatkan masyarakat. Saatnya Pemerintah/Pemerintah Daerah semakin merapat ke masyarakat. Konsekuensinya beberapa cara kerja perlu disesuaikan, antara lain:

 

  1. Tidak harus meeting dilakukan di ruang rapat. Lakukan meeting di lapangan, di lokasi masalah terjadi. Akan lebih efektif menyelesaikan masalah dengan turun langsung ke masyarakat, menyelami dan meminta pendapat sampai ke hambatan-hambatan yang sangat teknis dan tidak terbayangkan bila meeting dilakukan di ruang rapat.
  2. Jadwalkan kunjungan rutin, aparatur meluangkan banyak waktu untuk mengunjungi kelompok-kelompok masyarakat, bertukar pikiran sembari membangun komitmen bersama dengan mereka. Masyarakat membutuhkan figur-figur yang dapat menjadi inspirasi, menunggu sentuhan nyata pemerintah.
  3. Perbanyak tenaga-tenaga teknis lapangan, bukan tenaga administratif-manajerial, baik PNS maupun tenaga kontrak. Tanpa keberadaan tenaga teknis yang mencukupi mustahil pemerintah bisa hadir intensif di tengah-tengah masyarakat.
  4. Libatkan peran aktif kelompok masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan masyarakat merencanakan sendiri, mengerjakan dan mengawasi proyek pembangunan. Aparatur pemerintah lalu melakukan pendampingan dan monitoring kinerja masyarakat dalam pelaksanaan proyek.