Biro Organisasi

PENYUSUNAN PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN GURU

 

YOGYAKARTA (25/05/2016) – Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk menjalankan amanat UU dimaksud dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan tenaga kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. Terkait hal itu pada bulan Mei ini Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Pedoman Perhitungan Jumlah kebutuhan Guru.

Tujuan dilaksanakannya Penyusunan Pedoman Perhitungan Jumlah kebutuhan Guru antara lain:

1. Sebagai acuan bagi dinas pendidikan provinsi, pengelola satuan pendidikan, dan pemangku  kepentingan (stakeholder) Iainnya dalam menghitung kebutuhan guru di setiap sekolah;

2. Sebagai acuan bagi dinas pendidikan provinsi dan pengelola satuan pendidikan melihat kekurangan atau kelebihan jumlah guru di tiap sekolah;

3. Sebagai dasar pertimbangan pemenuhan, penataan dan pemerataan distribusi guru di provinsi

Bertindak sebagai narasumber Deli Indra Wahyudi, SH dari Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta dan Drs. Harry Susan Pujiraharjo, MA, MAP dari Badan Kepegawaian Daerah  DIY. Kegiatan pembekalan terbagi menjadi 3 (tiga) angkatan meliputi 118 Sekolah di Provinsi DIY yang terdiri dari 69 Sekolah Menengah Atas dan 49 Sekolah Menengah Kejuruan. Permasalahan yang terjadi menekankan perlunya penataan dan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenis dan antar jenjang pendidikan, antar Kabupaten/Kota, dan antar Provinsi serta perlunya pengangkatan guru baru.(LL/Wbs/mtn)