Biro Organisasi Instansi Nasional Pemda DIY Seputar Yogyakarta

RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

YOGYAKARTA (7/06/2021) Bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemda DIY. Acara dibuka dan dipandu oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY Drs. Jarot Budi Harjo. Turut hadir pula Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Kota se-DIY. Penyederhanaan Struktur Organisasi merupakan tahapan pertama yang dilakukan dalam Penyederhanaan Birokrasi. Tahapan Kedua, Penyetaraan Jabatan dilaksanakan setelah proses penyederhanaan struktur organisasi selesai dilakukan. Selanjutnya  Tahapan Ketiga, Penyesuaian Sistem Kerja merupakan tindak  lanjut dari Penyederhanaan   Struktur  Organisasi  dan Penyetaraan   Jabatan.

Mekanisme  Penyederhanaan  Struktur  Organisasi  di  Lingkungan  Pemerintah Daerah dilakukan dengan: Pemetaan dan analisis penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota. Gubernur  menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada Menteri Dalam Negeri dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan   untuk  selanjutnya  di   lakukan  verifikasi  dan  validasi.  Hasil verifikasi dan validasi  tersebut disampaikan kepada Menteri PAN dan RB untuk dibahas dan/atau mendapat pertimbangan tertulis. Pertimbangan tertulis Menteri PAN dan RB dimaksud menjadi dasar bagi Menteri Dalam Negeri dalam memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada Gubernur.

Bupati/Walikota menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi  yang akan disederhanakan  dan/atau dipertahankan untuk selanjutnya di lakukan verifikasi dan validasi. Hasil verifikasi dan validasi tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pertimbangan tertulis.  Pertimbangan tertulis Menteri Dalam Negeri dimaksud menjadi dasar bagi Gubernur  dalam memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada Bupati/Walikota.

Penyetaraan Jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi diusulkan paling lambat pada tanggal  30 Juni 2021,  untuk selanjutnya dilakukan proses validasi, penerbitan rekomendasi    persetujuan   Menteri,     serta   pengangkatan   dan pelantikan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat tanggal  31 Desember 2021. Usulan   Penyetaraan   Jabatan   bagi     lnstansi   Daerah   dilakukan     melalui Kementerian Dalam Negeri: Pemberian  Persetujuan  Penyetaraan Jabatan  Bagi  lnstansi  Pemda  sampai dengan Bulan Desember 2021 dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Penyederhanaan Birokrasi pemda perlu dilakukan  secara cermat dengan memperhatikan beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan penyederhanaan birokrasi: Gubernur,  Bupati,  dan Walikota menyampaikan  usuIan penyederhanaan struktur  organisasi  perangkat daerah dengan  ketentuan,   kriteria  dan  model  penyederhanaan  struktur  organisasi perangkat daerah. Mekanisme   usulan   penyederhanaan  struktur   organisasi   perangkat  daerah dilakukan dengan pemetaan dan analisis,   usulan,  dan penetapan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2021.