Artikel Berita Lain-lain Sosialisasi

Peningkatan Kinerja Melalui Penggajian Berbasis Kinerja

PNS yang saat sekarang ini disebut dengan ASN (aparatur sipil negara) dari mulai masuk ke dalam lingkungan ke-ASN-an telah berkomitmen untuk hanya menjadi pamong praja dengan segala konsekuensinya, baik dalam disiplin kerja, kinerja bersama tim, sampai pada pendapatan yang diterima (take home pay). Tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ditemukan pelanggaran hukum. Soal pendapatan dan kinerja adalah dua hal yang menjadi poin penting pada sebuah lembaga pemerintahan khususnya bagi para pegawainya.

Masalah yang ada dalam kehidupan birokrasi kita tidak melulu masalah kinerja dan pendapatan (kurang sejahtera) saja, melainkan ada beberapa masalah lain yang masih dihadapi. Masalah tersebut antara lain adalah sistem kelembagaan (organisasi) dan tatalaksana (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan; mekanisme kerja yang tidak efisien; pegawai yang kurang kompeten; proses pelayanan yang lamban, tidak modern, atau ketinggalan zaman; sering menyalahgunakan wewenang dan masih besarnya praktek KKN; serta tidak tanggap atas keragaman kebutuhan dan kondisi daerah setempat. Dengan banyaknya permasalahan dalam kehidupan birokrasi, adalah hal yang penting untuk segera dilakukan yakni reformasi birokrasi. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.

Banyak ASN yang merakan kekurangsejahteraan apalagi ASN yang berada di kota-kota besar dengan segala gaya hidup yang telah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kebutuhan hidup yang besar dan mengikuti gaya hidup modern menuntut tingkat pendapatan yang tidak rendah. Akhirnya tidak sedikit ASN yang melakukan bisnis lain untuk mendukung kehidupan pribadinya. Dampak dari hal tersebut salah satunya adalah kurangnya fokus pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pamong praja. Sistem penggajian bagi ASN harusnya mampu menyelesaikan salah satu permasalahan ini agar kinerja yang dihasilkan bagus serta tidak melakukan pekerjaan lain sehingga tanggung jawab utamnya dapat dilakukan secara optimal.

Masalah substantif yang ada adalah adanya penghargaan dengan penggajian yang sesuai beban kerja yang mereka memiliki. Hal tersebut memegang peran yang penting dalam meningkatkan kinerja selain faktor lain yang mempengaruhi. Tentu saja tujuan dari kebijakan penggajian ini diupayakan untuk:

· Meningkatkan kesejahteraan

· Mengurangi kasus penyelewengan

· Memaksimalkan peran kantor dalam mengurangi penyeleewengan dan peningkatan kesejahteraan

Dengan adanya tujuan tersebut, maka hal yang menjadi sasaran dari kebijakan tentang penggajian ini adalah terwujudnya peran kantor itu sendiri sebagai tempat kerja pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja serta terwujudnya ASN yang sejahtera. Sesungguhnya sebagai sebuah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja tidak melulu hanya pada perbaikan sistem penggajian, namun perlu juga dilakukan pengawasan melekat dan pemberian sanksi administratif pada pelanggar disiplin, sampai pada pemberian sanksi materi. Hal tersebut akan memberikan kontrol dan arah yang jelas bagi para ASN sehingga peningkatan gaji yang diterima dapat diimbangi dengan peningkatan kinerja. Adalah hal yang mustahil terjadi di Indonesia (meskipun kita harus tetap punya harapan yang tinggi untuk ini), pemberian gaji yang tinggi akan menggugah kesadaran dengan sendirinya untuk bekerja lebih optimal, jika tidak diterapkan sanksi yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan. Namun jika hanya sanksi yang diterapkan tanpa sistem penggajian yang sesuai dengan beban kerja, maka akan terlalu kejam terhadap para abdi negara tersebut. Untuk itu perlu dilakukan langkah berimbang dalam upaya meningkatkan kinerja agar optimal sehingga terwujud pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.

Referensi:

https://www.facebook.com/KomiteKerjaKodeEtikPns/posts/241116186008687