Lain-lain

PENGUATAN KELEMBAGAAN KEBUDAYAAN KABUPATEN/KOTA

KELEMBAGAAN – Gubernur DIY melalui suratnya bernomor 061/1523 tanggal 11 April 2014 perihal Penataan Kelembagaan Urusan Kebudayaan kepada Bupati dan Walikota se DIY menyampaikan bahwa urusan kebudayaan agar ditata dan dikuatkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Surat gubernur tersebut disampaikan juga kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/kota se DIy dan Kepala Dinas Kebudayaan DIY melalui tembusan, serta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, DIY memiliki 5 urusan keistimewaan yang salah satunya urusan kebudayaan. Dijelaskan bahwa urusan keistimewaan propinsi pasti dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Menurut salah satu pejabat di Kemenpan dan RB, seharusnya dengan adanya keistimewaan tersebut, maka kabupaten/kota menyesuaikan dengan propinsi. Kebudayaan memerlukan perlakuakn khusus. Kabupaten/kota diminta membentuk dinas kebudayaan sebagai lembaga mandiri.

Dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY, kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY, adalah kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan penyelenggaraan Kewenangan Kebudayaan diselenggarakan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil kebudayaan tersebut dilakukan melalui:

 

a. inventarisasi;

b. pendokumentasian;

c. penyelamatan;

d. penggalian;

e. penelitian dan pengembangan;

f. pengayaan;

g. pendidikan;

h. pelatihan;

i. penyajian;

j. penyebarluasan;

k. revitalisasi;

l. dekonstruksi dan rekontruksi;

m. penyaringan; dan

n. rekayasa

(Perdais Nomor 1 Tahun 2013 pasal 35 ayat 2)

Menurut Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Kemenpan dan RB, urusan kebudayaan kabupaten/kota dapat ditarik menjadi urusan propinsi yang kemudian dilimpahkan kembali kepada kebupaten/kota. Seluruh kegiatan akibat dari pemberian tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang kebudayaan oleh GUbernur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota akan didanai oleh Dana Keistimewaan. Namun untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas pegawai, serta program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tetap menggunakan anggaran dari kabupaten/kota.

Biro Administrasi Pembangunan sampai saat ini telah memilah kewenangan kebudayaan pusat. propinsi, dan kabupaten/kota. Hal yang menjadi perhatian adalah:

  • Yang jadi kewenangan pusat, tidak biayai oleh pemerintah daerah;
  • Rumah-rumah yang ditetapkan jadi BCB akan dibiayai dengan anggaran dari danais.

Adanya pemilahan pembiayaan tersebut karena adanya peraturan-peraturan terdahulu yang berlaku secara nasional. Aturan tentang keistimewaan kebudayaan berkaitan dengan peraturan lain yang sudah ada. Contoh: UU BCB, Kepurbakalaan, dan lain-lain. Aturan terdahulu tetap berlaku dan sejalan dengan aturan tentang keistimewaan kebudayaan.

Meskipun diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat, variasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ke depan, tetap ditentukan oleh pemerintah pusat, karena seluruh anggaran yang digunakan adalah dana keistimewaan yang merupakan dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya (Pasal 1 Perdais Nomor 18 Tahun 2014). Namun, sebelum semua kegiatan berjalan, masih ada beberapa permasalahn yang ada, sehingga perlu dipecahkan terlebih dahulu. Semua masalah tersebut menjadi PR yang harus dijelaskan dalam sosialisasi oleh pakar-pakarnya. Pemerintah Daerah DIY sangat tidak mungkin melakukan ke wilayah kabupaten/kota, sehingga yang melaksanakan harus pemerintah kabupaten/kota. Satu hal yang menjadi keharusan dalam pelaksanaan kebijakan keistimewaan tentang kebudayaan ini yaitu masyarakat harus memperoleh manfaat bukan sekedar menjadi objek saja. (dea)