Biro Organisasi

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI BUDAYA PEMERINTAHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGYAKARTA (07/02/2018) – Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan, setiap SKPD/UPTD-UPT LTD melalui Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) mempunyai tugas untuk menyusun rencana aksi (action plan) implementasi budaya pemerintahan di lingkungan kerjanya.

Pada hari Selasa (06/02) bertempat di Gedung Unit 8 Kompleks Kepatihan telah dimulai kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Budaya Pemerintahan untuk semua SKPD/UPTD-UPT LTD, SMA-SMK di lingkup Pemerintah Daerah DIY. Penjadwalan kegiatan ini dilaksanakan secara maraton sampai dengan akhir Februari 2018.

Hadir pada acara tersebut Kepala Sub Bagian Budaya dan Kapasitas Dra. Siti Syamsiatun, Tim Pendamping dari Biro Organisasi Setda DIY, dan peserta Gelombang I Kelompok Budaya Pemerintahan SKPD dan UPT.

Dra. Siti Syamsiatun dalam sambutannya menyampaikan  bahwa action plan atau rencana aksi adalah langkah awal yang mutlak dilakukan jika ingin melakukan suatu perubahan dalam melaksanakan internalisasi nilai-nilai budaya pemerintahan secara rutin di lingkungan kerja berdasarkan nilai-nilai SATRIYA (wbs-klb)