Berita Biro Organisasi Pelayanan Publik Pemda DIY Pemerintah Daerah Seputar Yogyakarta

Pendampingan Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

YOGYAKARTA (7/04/2021) Bertempat di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda DIY, diselenggarakan kegiatan Pendampingan Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 hari kerja yang terbagi pada tiga sesi yaitu Sesi I pada tanggal 15 dan 16 Maret 2021, Sesi 2 tanggal 17 dan 18 Maret, serta Sesi 3 tanggal 22 dan 24 Maret 2021.

Acara tersebut dihadiri Kepala Bagian Standarisasi dan Pelayanan Publik, Abu Yazid, SIP., M.M., Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik, Nur Samsi Mualifah, SIP. dan melibatkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) OPD, UPT dan SLB di Lingkungan Pemda DIY.

Kegiatan ini berfokus pada pendampingan dan pembahasan identifikasi review Standar Pelayanan serta pembahasan dan diskusi saran masukan responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020, disamping itu juga dibahas pedoman penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP), Evaluasi Pelayanan Publik (EPP) dan Pelaksanaan SKM Tahun 2021 sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil SKM tahun 2020.

FKP pada dasarnya merupakan forum yang didalamnya dapat dibahas berbagai macam hal terkait dengan pelayanan publik, “Forum ini bertujuan memperoleh pemahaman hingga solusi dari penyelenggara pelayanan dan masyarakat dalam hal penyusunan kebijakan pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik, pemberian penghargaan, SKM dan kebijakan lain terkait pelayanan publik,” ungkap Abu Yazid. Oleh karena itu, FKP menjadi sangat penting dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, “FKP ini merupakan kewajiban bagi penyelenggara atau unit penyelenggara pelayanan dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Abu Yazid.

Dalam review Standar Pelayanan, seluruh OPD, UPP dan SLB sudah melakukan review terhadap semua jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat, kemudian terhadap setiap jenis layanan tersebut dilakukan identifikasi permasalahan dan diputuskan rencana review dari setiap permasalahan yang ditemukan. Beberapa hasil review yang didapat, diantaranya ada beberapa OPD yang memiliki jenis layanan baru namun belum ditetapkan dalam Standar Pelayanan, kemudian juga ada beberapa UPP yang melakukan penyesuaian tarif layanan sebagai respon lahirnya peraturan baru.

Selanjutnya untuk EPP, pada tahun 2020 evaluasi yang dilakukan Kementerian PAN dan RB hanya difokuskan terhadap 2 (dua) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) sebagai sampel yaitu Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Sleman , dengan nilai A- (Sangat Baik) untuk masing-masing UPP tersebut. Pada tahun ini, Kementerian PAN dan RB mengharapkan masing-masing daerah untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap seluruh UPP yang ada, sehingga Pemda DIY mengajak kepada 95 (sembilan puluh lima) UPP ini untuk melakukan EPP secara mandiri. Evaluasi ini berpedoman pada Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, khususnya pada Formulir F.01 yang diperuntukan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan untuk memperoleh data perspektif dari setiap indikator evaluasi dan Formulir F.02 yang diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dengan menggunakan seluruh metodologi yang diperlukan, untuk memperoleh data objektif.

Kemudian dalam melakukan review tindak lanjut SKM tahun 2020, ditemukan beberapa identifikasi diantaranya, adanya perbedaan nomenklatur jenis layanan yang dilaksanakan dalam SKM dengan nomenklatur jenis layanan yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan, kemudian beberapa UPP masih belum mengidentifikasi rencana tindak lanjut untuk 3 (tiga) prioritas unsur layanan dengan nilai terendah. Terdapat sedikit perbedaan pelaksanaan SKM yang akan dilakukan tahun 2021 ini, bila sebelumnya UPP mengidentifikasi rencana tindak lanjut untuk 3 (tiga) prioritas unsur layanan dengan nilai terendah, maka pada tahun ini, rencana tindak lanjut dilaporkan masing-masing 1 (satu) unsur terendah untuk setiap jenis pelayanan. Selain itu, pada tahun ini UPP harus memasukkan tanggal saran/masukan responden dan tanggal tindak lanjut saran/masukan reponden dimana pada tahun lalu tanggal ini tidak dimasukkan dalam laporan.

Peningkatan pelayanan publik khususnya melalui perbaikan Standar Pelayanan dan pelaksanaan SKM diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat terhadap seluruh jenis layanan yang diberikan oleh Pemda DIY. Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan masih mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 201 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Kemudian untuk pelaksanaan SKM berpedoman kepada Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.