Artikel Umum

Penataan (Reorientasi) Program/Kegiatan sebagai Sebuah Jalan Reformasi Birokrasi.

Berbicara mengenai implementasi reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan akuntabilitas. Untuk menguatkan akuntabilitas mau tidak mau harus melakukan penataan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/stakeholders yang dilayani. Lalu apa susahnya melakukan penataan program/kegiatan?

Kondisi pada umumnya di lingkungan birokrasi pemerintah (pusat maupun daerah), yang pertama masih banyak diwarnai pembentukan unit kerja-unit kerja yang belum tentu seluruhnya urgen. Bahkan bila tidak cermat betul akan terjadi duplikasi tugas dan fungsi. Lebih jauh lagi, pada akhirnya harus mengakomodir usulan kegiatan   unit kerja. Ya, membentuk unit kerja memang berarti mengalokasikan anggaran sebagai konsekuansinya. Semakin banyak unit kerja terbentuk semakin banyak kegiatan yang harus dianggarkan. Kedua, masih banyak kegiatan yang lebih berorientasi output, selesai kegiatan ya sudah tidak ada tindak lajutnya.

Kalau sudah begini yang terjadi kemudian, kemungkinan program/kegiatan pemerintah menjadi kehilangan orientasi (loss orientation) menjadi tinggi, disatu sisi harus mengakomodir keberadaan unit kerja dengan bermacam-macam usulannya. Disisi lain kedalaman kegiatan menjadi tidak terpantau dengan baik, terlalu banyak program/kegiatan yang harus dimonitoring, dievaluasi sampai-sampai tidak terpantau baik; berhenti di output saja, atau bisa sampai outcome. Pemantauan baru sebatas penyerapan anggaran, belum ke substansi kegiatan; maka tidak heran kalau dari tahun ke tahun nyaris tidak ada perubahan komposisi kegiatan. Nama kegiatan berulang-ulang dianggarkan, tetapi dampaknya tidak diketahui.  Tidak ada kecukupn informasi untuk merekomendasikan suatu kegiatan apakah masih layak diteruskan atau tidak.

Di era reformasi birokrasi ini, sudah semestinya segera dilakukan penataan kembali program/kegiatan sebagai entry poin ataupun leverage keberhasilan reformasi birokrasi.   Antara lain sebagai berikut:

  1. Tinjau kembali komposisi program/kegiatan yang diampu unit kerja, mana-mana kegiatan yang sudah tidak layak dianggarkan agar tidak dianggarkan. Bilamana perlu sampai kepada rekomendasi akuisisi unit-unit kerja yang tidak jelas output dan outcome program/kegiatannya, duplikasi kegitan ataupun tidak menghasilkan barang/jasa yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
  2. Petakan lalu pastikan kegiatan tidak hanya berorientasi output secara terus menerus. Misalnya untuk kegiatan penyusunan dokumen, penyusunan peraturan, sosialisasi dibatasi hanya untuk maksimal 3 tahun anggaran. Setelah 3 tahun harus diganti dengan kegiatan yang sifatnya pendampingan atas implementasi.
  3. Lebur beberapa kegiatan yang berdiri sendiri-sendiri tetapi masih memiliki kedekatan proses dan masih dalam satu rangkaian, menjadi satu kegiatan saja dalam tahun anggaran yang sama.

Bilmana perlu dibuat paket-paket kegiatan yang merupakan paduan antara orientasi output sekaligus output dalam satu tahun anggaran. Misalnya paket penyusunan aturan didalamnya sekaligus terdapat sosialisasi dan bimtek implementasinya. Atau paket kegiatan bimtek sekaligus konsultasi-pendampingan implementasinya.