Artikel Umum

Penamaan Jabatan pun Seharusnya Berbasis Outcome, Maka Struktur Organisasi Harusnya Flat

Dalam sebuah kesempatan diskusi Forum Pendayagunaan Aparatur Negara DIY di Kota Yogyakarta beberapa hari yang lalu, ada sebuah informasi menarik dari Kementerian PAN & RB  oleh salah satu teman dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Bahwa desain nama-nama jabatan sudah seharusnya ditata ulang, tidak lagi berbasis proses ataupun output tetapi sudah harus berbasis outcome. Misalnya, nama jabatan fungsional umum Caraka dan Pengarsip diganti, diringkas menjadi Pengadministrasi umum. Uraian tugas jabatannya tentu mengampu mulai dari pemrosesan naskah dinas, pencatatan, distribusi dan penyimpanan/pengarsipan.

Secara pribadi penulis berpendapat  langkah tersebut sangat bagus. Mari coba kita kembalikan pada filosofi terbentuknya pemerintah. Dalam teori Trias Politika kita mengenal adanya pemisahan kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Unsur legislatif yang direpresentasikan oleh DPR/DPRD bertugas menyusun undang-undang/Peraturan Daerah, menyusun APBN/APBD dan mengawasi jalannya pemerintahan. Unsur eksekutif yang direpresentasikan oleh Pemerintah (Presiden beserta para pembantunya/Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota beserta perangkat daerah) bertugas menjalankan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Unsur yudikatif bertugas menegakkan undang-undang.

Bisa dipahami apabila eksekutif (aparatur pemerintah, PNS) adalah unsur pelaksana. Eksekutif hadir untuk menjalankan pembangunan, melayani masyarakat. Sudah seharusnya fokus utamanya adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Meskipun demikian penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menyangkut teknis tetapi juga memerlukan manajemen, pengaturan (regulasi),  fasilitasi teknis dan fasilitasi administratif serta kemitraan; disamping teknis pelaksanaan pelayanan itu sendiri tentunya. Maka secara umum terdapat 3 (tiga) kelompok tugas pemerintah: tugas manajerial, tugas teknis dan tugas administratif. Lalu tugas teknis sendiri dikelompokkan menjadi teknis penunjang dan teknis  substantif. Karenanya di dalam struktur jabatan organisasi pemerintah dikenal jabatan struktural (manajerial), jabatan fungsional tertentu (menangani tugas teknis substansif atau teknis penunjang) dan jabatan fungsional umum (sama halnya fungsional tertentu,  juga menangani tugas teknis substansif, teknis penunjang atau administratif).

Kembali ke hakekat seorang aparatur pemerintah yang bertugas melayani masyarakat, nampaknya kecenderungan sekarang ini telah terjadi disorientasi peran aparatur. Semakin banyak porsi waktu aparatur yang terserap untuk penyelesaian administrasi, seremonial atau kegiatan penunjang lainnya. Atau terserap banyak untuk merumuskan kebijakan, telaah, regulasi tetapi tidak intens dalam melakukan pembinaan dan pendampingan implmentasinya. Kalau sudah seperti ini apa yang kemudian diperoleh masyarakat? Kapan masyarakat mendapatkan benefit dari kehadiran sosok aparatur? Padahal masyarakatlah yang mendanai operasional aparatur. Masyarakat sebetulnya butuh pelayanan, pendampingan 24 sehari. Ketika mereka membutuhkan, aparatur harus bisa hadir menyelesaikan problem mereka. Masyarakat tidak memerlukan administrasi

Sebelum semakin jauh birokrasi pemerintah terjebak dalam rutinitas administrasi dan kebijakan/regulasi, sudah seharusnya diambil langkah reorientasi dan revitalisasi tugas birokrasi pemerintah. Pertama, sudah seharusnya sruktur organisasi dibuat flat, tidak banyak hirarki. Semakin banyak hirarki semakin banyak jabatan stuktural, semakin banyak pejabat yang lebih banyak di kantor dari pada pejabat yang ditengah-tengah mendampingi dan melayani masyarakat. Meminjam terminologinya Mintzberg, maka unit operating core (pelaksana) harus menjadi prioritas, unit techno structure (penelaah) dan unit supporting (pendukung) dipangkas. Kedua,  sudah saatnya dilakukan penataan jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu. Jabatan fungsonal tertentu dan fungsional umum yang melayani masyarakat menjadi prioritas, yang pendukung dan administratif dipangkas. Untuk jabatan fungsional umum (jfu), batasi maksimal hanya 2 (dua) jabatan pada unit eselon terendahnya, pada unit tertentu (subbagian tata usaha, subbagian umum misalnya) bisa lebih 2 jabatan tetapi tidak lebih  dari 5 (lima) jabatan fungsional umum. Nama jabatan dibuat sedemikian yang mencerminkan ketugasan yang tuntas mengolah input/bahan kerja menjadi hasil (outcome).

That is enough, dan masyaarkat akan lebih appreciate pada aparatur pemerintah