Berita Biro Organisasi Pemda DIY Pemerintah Daerah Seputar Yogyakarta

PEMERINTAH DAERAH DIY DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERCEPAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

YOGYAKARTA (20/04/2021) Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Organisasi Setda DIY mendorong Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten Kota se-DIY sebagaimana salah satu program prioritas pembangunan nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Komitmen tersebut ditegaskan Kepala Biro Organisasi Setda DIY, Jarot Budi Harjo dalam Rakor Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten Kota se-DIY yang diselenggarakan di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda DIY, Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, Senin (2019/04/2021).  “Kami selaku pembina wakil Pemerintah Pusat di Daerah juga mendorong Kabupaten/Kota untuk menyukseskan penyederhanaan birokrasi melalui perampingan struktur dan pengkaryaan jabatan fungsional di lingkungan Pemda,” kata Jarot.

Langkah penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan memperlihatkan aspek organisasi, aspek tata laksana, maupun aspek manajemen ASN. Tak hanya itu, Mapping Urusan Pemerintahan Daerah juga memperlihatkan 32 Urusan Konkuren  dan Penugasan sebagian urusan absolut sebagai basis Penataan Perangkat Daerah dan Penyederhanaan Birokrasi. “Setiap Urusan Pemerintahan dipilah, item dan sub urusan apa saja yang langsung terkait dengan perizinan, dan investasi, mapping Urusan Pemerintahan tersebut sebagai basis untuk Penataan Perangkat Daerah Perampingan Struktur dan Jabatan, serta penyesuaian regulasi dan kebijakan terkait antara lain PP Nomor 18 Tahun 2016,” ujarnya.

Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota melakukan Exercise Identifikasi/Pemetaan Transformasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Tertentu, serta Penyelarasan Kebutuhan Anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan yang terdampak oleh kebijakan Penyederhanaan Birokrasi.  “Identifikasi dan transformasi tersebut disampaikan kepada Mendagri melalui Biro Organisasi Setda DIY dalam bentuk softcopy dan hardcopy, paling lambat tanggal 31 Mei 2021,” imbuhnya. Sementara itu, pengkaryaan Jabatan Fungsional yang merupakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019. Penyederhanaan Birokrasi Pemda memperhatikan dan diarahkan untuk stabilitasi dan kondusivitas nasional dan daerah; Akselerasi capaian kinerja pembangunan nasional dan daerah; Pelayanan Publik yang semakin mudah, murah, gesit, dan handal, serta membangun Pemberintahan yang Baik.(Snr-Klb)