Artikel Umum

Pembangunan Sektor Transportasi Berkejaran dengan Waktu

Semenjak terjadinya revolusi industri di belahan bumi Eropa, peradaban manusia tumbuh menjadi sangat cepat. Revolusi industri yang mulanya fokus mengembangkan paralatan produksi demi memacu produktifitas,  akhirnya mengarah pula pada penciptaan alat-alat transportasi modern demi melancarkan distribusi bahan mentah ataupun barang hasil produksi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada era globalisasi ini apalagi, semakin tinggi kebutuhan sistem transportasi yang efisien dan terkoneksi. Tempat perakitan akhir industri otomotif di Thailand disuplai bahan dari berbagai negara,termasuk Indonesia. Maka menjadi sangat jelas bahwa pembangunan sektor transportasi berkaitan sangat erat dengan pembangunan sektor ekonomi.

Namun demikian pembangunan sektor transportasi bila tidak dirancang dengan sangat matang akan berdampak pada degradasi lingkungan.  Pertama, konsumsi BBM fosil menjadi tidak terkendali, sementara eksplorasi minyak pun membawa ancaman pencemaran tersendiri. Kedua, emisi gas buang   menurunkan kualitas udara. Pada jam-jam pagi dan sore atau waktu-waktu liburan, jalan-jalan di pusat kota-kota pariwisata menjadi sedemikian macet, ambang batas kualitas udara pun menjadi terlampaui. Ketiga, pembangunan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara tentu tidak terlepas dari potensi dampak lingkungan.

Kiranya hal yang paling dilematis dalam pembangunan sistem transportasi adalah kebutuhan untuk membatasi jumlah kendaraan. Sebagai penopang utama industri kita, industri otomotif sangat signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun basis pertumbuhannya lebih pada konsumsi, bukan produksi. Kita pada posisi konsumen, jadi net valuenya bagi perekonomian nasional  kurang. Lain halnya kalau kita sebagai produsen, bisa menjual, bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan bisa mengekspor.

Saatnya berfikir impact, bukan berfikir output/outcome lagi. Tersedianya lapangan kerja, masuknya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar yang mengikuti  setiap transaksi perdagangan kendaraan bermotor mestinya bukanlah satu-satunya pertimbangan.  Pada banyak pemerintah daerah, Pajak Kendaraan Bermotor-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memang menjadi primadona Pendapatan Asli Daerah.  Itulah berfikir outcome. Namun kalau kita berpikir impact, sesungguhnya banyak hitungan yang mesti dipertimbangkan.

Pertama, jumlah kendaraan di negara kita menempati urutan pertama di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat pertumbuhan 10% – 15% (Tempo, Agustus 2011).  Jumlahnya hingga tahun 2012 mencapai 94.373.342, mayoritas  adalah sepeda motor dan mobil, paling sedikit kendaraan bus. Dengan kondisi ini bagaimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah mampu mengantisipasi ketersediaan infrastruktur jalan, ketersediaan BBM, terjaganya kualitas lingkungan. Kemacetan parah tinggal menunggu waktu bila tidak ada pengendalian jumlah kendaraan.

Kedua, social cost yang kemudian timbul sebagai akibat kemacetan di jalan. Di kota-kota besar yang padat lalulintas, pengguna jalan semakin sulit berperilaku tertib di jalan. Amarah, tidak menghargai sesama pengguna jalan, berfikir egois mementingkan diri sendiri. Lambat laun karakter santun berubah menjadi karakter keras. Tidak jarang terjadi konflik fisik akibat masalah di jalan.

Ketiga, economic cost. Waktu yang hilang akibat kemacetan mengurangi produktifitas nasional, BBM semakin tersedot terbuang percuma  di tengah-tengah kemacetan. Terjadilah inefisiensi penggunaan resorsis.

 

Dengan setumpuk dampak itu tidakkah kita berfikir bijak untuk mengendalikan laju pertumbuhan jumlah kendaraan?