Artikel Umum

PEMBANGUNAN ETIKA SEMAKIN MEMERLUKAN PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH

 

Pembangunan yang kita lakukan semenjak NKRI ini berdiri sebetulnya tidak hanya ditujukan untuk mengejar kesejahteraan lahiriah/fisik material saja, namun juga untuk mengejar kesejahteraan batiniah/mental spiritual. Pertumbuhan ekonomi saja tanpa diimbangi pembangunan spiritual bangsa potensial memunculkan distorsi-distorsi hasil pembangunan.

Atas nama pertumbuhan ekonomi kemudian dilakukan berbagai upaya: pemanfaatan sumberdaya alam, bisnis industri, perdagangan, jasa, perbankan, semua didorong untuk bisa memicu pertumbuhan ekonomi atau menghasilkan devisa. Tanpa diimbangi kesiapan mental para subyek dan obyek pembangunan maka akan berakibat pada perubahan karakter manusia yang didominasi motif-motif ekonomi, melupakan sisi-sisi spiritual manusia: kearifan, kebajikan dan kemanusian.

Permasalahan-permasalahan penurunan sisi mental spiritual kita nampaknya kian hari kian mengkhawatirkan dalam berbagai bentuk perilaku menyimpang. Pelanggaran etika berbangsa jika dibiarkan berlarut-larut pasti akan memunculkan krisis multidimensi. Jauh hari MPR telah menyadari adanya kemuduran etika kehidupan berbangsa. Oleh karena itu melalui TAP MPR Nomor  VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 diperlukan pencerahan dan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui Tap MPR dimaksud kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tangggung jawab, menjaga kehormatan  serta martabat diri sebagai warga negara diadvokaasi sebagai nilai-nilai bangsa yang harus dikedepankan.

Secara rinci menurut Tap MPR dimaksud terdapat 6 (enam) jenis etika dalam tatanan kehidupan bernegara sebagai berikut:

Etika  Sosial Budaya: Jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan.

Etika Politik dan Pemerintahan: pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Etika Ekonomi dan Bisnis: ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kpd rakyat kecil; mencegah terjadinya praktik monopoli, oligopoli, perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta diskriminasi.

Etika Penegakan Hukum: penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi.

Etika Keilmuwan: budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik.

Etika Lingkungan: menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

Lalu bagaimana agar etika bisa berlaku efektif dalam kehidupan bernegara? Setidaknya ada 2 (dua) hal yang mesti kita lakukan. Pertama, para penyelengara negara, khususnya pimpinan, mengambil inisiatif mempelopori gerakan pengamalan etika bernegara. Caranya dengan memberi contoh implementasi sekaligus menjadi contoh figur-figur yang dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat yang sama. Para pimpinan hendaknya selalu mangasah mingising budi menajamkan rasa, mengolah budi pekerti. Menajamkan rasa dan budi pekerti yang baik hanya akan terbentuk dari pribadi-pribadi yang mau bekerja dengan hati.

Kedua, sosialisasi dan edukasi yang terus menerus pada lembaga-lembaga pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif), lembaga masyarakat maupun lembaga swasta. Harus ada gerakan nasional, kampanye pendisiplinan etika kehidupan bernegara yang melibatkan seluruh sektor governance. Pimpinan pada lembaga pemerintahan, swasta dan masyarakat memiliki tanggung jawab menginternalisasikn etika kehidupan bernegara di lingkungan masing-masing. Singkirkan sesaat kepentingan politik dan motif-motif ekonomi semata untuk membangun kembali karakter kenegaraan kita yang penuh etika. Negara ini membutuhkan kepedulian semua pihak agar dapat terus kokoh berdiri sebagai bangsa yang besar sebagaimana dicita-citakan oleh para pahlawan pendiri bangsa.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridloi.