Lain-lain

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah

Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah terlihat menggeliat. Namun tidak setiap daerah memiliki kesamaan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasinya. Menurut hasil kajian PKP2A I Bandung, terdapat beberapa tipologi reformasi di daerah:

  • Tipologi 1, yaitu daerah yang sudah melakukan RB atas inisiatif sendiri sebelum ada grand design dan roadmap, contohnya: Pemda DIY dan Kota Denpasar
  • Tipologi 2, di mana daerah melakukan RB secara substantive yaitu atas inisiatif sendiri. Contohnya: Kota Surabaya, Kota Gresik, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Banda Aceh.
  • Tipologi 3, yaitu daerah melakukan RB secara prosedural yang dimulai degan menyusun roadmap. Contohnya: Provinsi jawa Barat, Provinsi Banten, dan Kabupaten Sukabumi.
  • Tipologi 4, yaitu daerah yang belum melakukan RB secara substantive maupun procedural.

Bervariasinya tipologi daerah dalam hal reformasi birokrasi mengakibatkan kesulitan dalam mengukur keberhasilan secara nasional. Hal tersebut dikarenakan tidak ada keseragaman, terutama dalam waktu pelaksanaan, inisiatif, inovasi, dan kearifan local, sehingga tidak bisa dibandingkan antar daerah. Memang tidak diperlukan desain yang seragam antar daerah, karena kearifan local yang tiap daerah berbeda, namun diperlukan ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur progress tiap daerah, sehingga dapat dimonitor pencapaian reformasi birokrasi pada suatu waktu. Hasil pengukuran akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan berjalan dan di bidang apa saja yang telah dilakukan. Maka akan dapat dilakukan evaluasi dimana letak progress dan kekurangan, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan untuk pelaksanaan yang lebih baik. Daerah mana yang telah melesat dengan perubahan yang bersifat kearah labih baik, dan daerah mana yang harus dituntun, serta daerah mana juga yang harus dicambuk untuk bergerak. Mengingat tipolgi daerah yang berbeda, yaitu ada daerah yang sudah aktif tanpa menunggu adanya roadmap (innovative), daerah yang sudah melakukan RB berdasarkan roadmap (champion), daerah yang belum melakukan RB walaupun sudah memiliki roadmap, serta daerah yang sama sekali belum punya roadmap dan belum melaksanakan RB. Mengingat hal tersebut, maka reformasi birokrasi di daerah turut terpengaruhi dengan pemilihan model reformasi yang dipilih. Menurut Tri Widodo Utomo, Kepala Pusat Kajian HAN LAN RI, pilihan model reformasi ada dua macam:

  1. Guided reform (generic), dalam arti sudah ada desain naisonal tentang area reformasi, tahapan, dan mekanisme reformasi, tim reformasi, dan lain-lain.
  2. Focused reform (specific), dalam arti pemilihan area, metode, dan prioritas reformasi diserahkan kepada kebutuhan masing-masing daerah dan stakeholdernya. Kalaupun ada pedoman, sifatnya hanya memberi rambu-rambu, bukan menjadi persyaratan. Sehingga daerah memiliki kemampuan melakukan diagnostic reading terhadap kinerjanya agar dapat menemukan sense of urgency, kemudian menentukan area dan substansi reformasi secara tepat.

Kemampuan daerah untuk menganalisis kebutuhan dan kemampuan daerahnya diperlukan sebagai salah satu ruh bagi reformasi birokrasi di daerah. Seperti di DIY yang telah melakukan reformasi birokrasi jauh sebelum ada grand design dan roadmap RB skala nasional, pembacaan karakteristik yang berkaitan erat dengan budaya pemerintahan SATRIYA menjadi bekal selama perjalanan RB. Dan budaya pemerintahan yang menyatu dengan keseharian para pegawainya mampu mengubah (minimal) tingkat kedisipilinan sebagai salah satu kunci sukses dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. (dea)