Artikel Umum

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pemda DIY

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan  dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan, maka kedua aturan tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh semua unsur aparatur Negara baik yang ada di pusat maupun di daerah daerah. Tujuan dilakukannya evaluasi jabatan adalah untuk menyusun pemeringkatan jabatan yang ada sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara dalam hal kebijakan pemberian tambahan penghasilan/tunjangan kinerja pegawai. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun formasi kebutuhan pegawai dan penataan pegawai.

Dalam mengevaluasi sebuah jabatan struktural terdapat 6 faktor jabatan pada kriteria penilaian. Keenam faktor jabatan tersebut meliputi : (1) ruang lingkup dan dampak program; (2) pengaturan organisasi; (3) wewenang penyeliaan dan manajerial; (4) hubungan personal; (5) kesulitan dalam pengarahan, dan (6) kondisi lain.

Dalam mengevaluasi sebuah jabatan fungsional  baik fungsional umum, maupun fungsional tertentu, terdapat 9 faktor jabatan pada kriteria penilaian. Kesembilan faktor jabatan tersebut meliputi: (1) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan; (2) pengawasan penyelia; (3) pedoman; (4) kompleksitas; (5) ruang lingkup dan dampak; (6) hubungan personal; (7) tujuan hubungan; (8) persyaratan fisik; (9) lingkungan pekerjaan.

Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Organisasi telah melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan pada instansi/SKPD serta UPTSKPD di lingkungan Pemerintah DIY, melalui serangkaian kegiatan diantaranya dengan melakukan pembekalan dan sosialisasi kepada seluruh instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah DIY melalui berbagai media diantaranya seperti: forum/pertemuan bersama dengan seluruh instansi/SKPD, bantuan/advokasi pembekalan penyusunan evaluasi jabatan di instansi/SKPD.

Selain hal tersebut, juga telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD), asistensi/pendampingan, dan ekspose disertai simulasi penyusunan evaluasi jabatan terhadap seluruh instansi/SKPD/UPTSKPD di lingkungan Pemerintah DIY. Adapun hasil evaluasi jabatan dari SKPD meliputi:

a. Peta Jabatan;

b. Factor Evaluation System (FES) Struktural;

c. Factor Evaluation System (FES) Fungsional;

d. Informasi Faktor Jabatan Struktural; dan

e. Informasi Faktor Jabatan Fungsional Tertentu dan Informasi Faktor Jabatan Fungsional Umum.

Hasil evaluasi jabatan tersebut sesuai dengan tahapan pelaksanaan evaluasi jabatan, harus dikirim ke pusat untuk dilakukan validasi oleh Kementerian PAN dan RB, serta BKN. Adapun format lampiran hasil evaluasi Jabatan Pemda DIY adalah berdasarkan format lampiran sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah pasal 2 ayat (2) yang meliputi :

a. Rekapitulasi Kelas Jabatan;

b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, serta Nilai Jabatan;

c. Daftar Nama Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum, Kelas Jabatan, serta Nilai Jabatan;

d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural;

e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum;

f. Peta Jabatan

g. Informasi Faktor Jabatan Struktural

h. Informasi Faktor Jabatan Fungsional Tertentu dan Informasi Faktor Jabatan Fungsional Umum.

Saat ini, hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemda DIY sedang dalam proses validasi. Semoga hasil validasi ini nantinya bisa memenuhi harapan dan cita cita reformasi birokrasi. Amiin..