Artikel Umum

Mewadahi Peran Masyarakat dalam Perspektif Paradigma Good Governance

14.00 800×600

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;}

Ada banyak catatan sejarah yang menyertai peradaban kehidupan dunia berbangsa dan bernegara, bahwa ketika pemerintah dominan, masyarakat dan dunia usaha terabaikan lalu muncul disharmoni yang berujung pada revolusi. Oleh karena itu bagi kita, kiranya sudah banyak belajar dari kisah-kisah sejarah. Negeri kita semakin dihiasi oleh maraknya partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan publik. Belum lagi peran media massa cetak dan elektronik memberitakan, mewacanakan banyak hal terkait kualitas kehidupan berbangsa bernegara. Secara umum dengan itu lembaga eksekuti, legislatif dan yudikatif termotivasi untuk meningkatkan kinerja sesuai tugas fungsi masing-masing.

Memang, prinsip-prinsip good governance –visi strategis, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, konsensus, kesamaan, partisipasi, kepastian hukum– sedang kita jalankan bersama. Kita sedang mempraktekkan apa yang disebut Peter Senge sebagai organisasi pembelajar. Lima pilar syarat keberhasilan menjadi organisasi pembelajar menurut beliau adalah: adanya kesadaran diri/penguasaan diri untuk terus mau mengembangkan kapasitas diri (personal mastery); adanya mental model yang terbiasa melakukan introspeksi diri (mental models); adanya visi bersama yang terus dibangun komitmennya (shared vision), adanya Tim yang mampu membelajarkan, melatihkan kemampuan bertransformasi (team learning); serta sistem berfikir (system thingking) yang terbiasa mengambil tindakan efektif.

Menurut penulis, sangat tepat pemerintah apabila berperan sebagai fasilitator organisasi pembelajar. Pemerintah memiliki otoritas, pemerintah memiliki regulasi, pemerintah memiliki resorsis, pemerintah memiliki networking yang menjadikannya berkapasitas. Lewat regulasi bisa diinisiasi affirmative policy, ataupun penguatan kewenangan masyarakat. Pembentukan berbagai lembaga nonstruktural sebagai amanat peraturan perundangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi, Komisi Pemilihan, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Persaingan Usaha hakekatnya adalah sharing of power dengan masyarakat. Regulasi yang memungkinkan masyarakat membentuk organisasi kemasyarakatan dengan mudah juga menjadi entry point partisipasi masyarakat.

Hal mana yang mungkin masih kurang adalah pada tataran implementasi. Mengapa demikian? Mempraktekkan organisasi pembelajar sama halnya dengan membentuk karakter, membangun kultur. Dalam situasi seperti ini efisiensi dan perhitungan untung rugi mestinya tidak menjadi pertimbangan, akan tetapi efektifitas yang menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu membutuhkan waktu relatif lama; tidak seperti membangun infrastruktur, singkat waktu dan hasilnya langsung terukur. Jadi dibutuhkan kesabaran semua pihak untuk terus berlatih meningkatkan kapasitas di organisasi pembelajar yang kita namakan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. The show must go on every time.