Artikel Umum

Menjajagi APBD Perubahan: Sejauhmana SKPD Perlu Mengusulkan Perubahan APBD?

Secara normatif, Perubahan APBD sebetulnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Pada pasal 154 ayat 1 disebutkan, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

2. Keadaan  yang menyebabkan  harus  dilakukan  pergeseran  anggaran  antar  unit  organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3. Keadaan  yang  menyebabkan  saldo  anggaran  Iebih  tahun  sebelumnya  harus digunakan dalam tahun berjalan;

4. Keadaan darurat; dan

5. Keadaan luar biasa.

Dalam implementasinya tidaklah mudah memverifikasi usulan perubahan APBD yang diajukan oleh SKPD. Masih ada kecenderungan SKPD mengajukan usulan perubahan  penambahan anggaran pada kegiatan yang sedang berjalan atau usulan kegiatan baru dengan kurang mempertimbangkan kriteria. Dari sudut pandang penulis, berikut beberapa kriteria yang dapat digunakan SKPD untuk melihat sejauhmana kegiatannya perlu diusulkan dalam Perubahan APBD:

  1. Perubahan APBD masih bisa diterima sepanjang berkaitan dengan kesalahan perencanaan yang berpengaruh signifikan terhadp kinerja program/kegiatan.  Oleh karena itu pada saat perencanaan kegiatan APBD (Murni) pastikan tidak terjadi kesalahan perencanaan baik jenis belanja, obyek belanja, rincian obyek belanja, volume, satuan harga satuan, tolok ukur kinerja dan target kinerjnya.
  2. Perubahan APBD masih bisa diterima sehubungan adanya perubahan harga satuan yang kemudian mempengaruhi volume target kinerja yang  mesti dicapai sesuai perencanaan awal. diikuti perubahan volume target kinerja keluaran (output).
  3. Perubahan APBD masih bisa diterima sehubungan adanya penambahan volume target kinerja keluaran sebagai respon atas masukan stakeholder, sehingga diperlukan tambahan anggaran. Itupun harus dipertimbangkan apakah waktunya mencukupi untuk merealisasikan tambahan target keluaran.
  4. Terhadap kegiatan yang sifatnya tidak mendesak karena kewajiban terhadap Pusat, atau pemerintah daerah lainnya atau institusi lainnya sebagai bagian dari implementasi MOU atau perjanjian kerjasama, tidak perlu diajukan di Perubahan APBD.
  5. Kegiatan yang sifatnya bukan wajib mengikat dan relatif dapat diantisipasi kemudian tidak perlu diajukan di Perubahan APBD.
  6. Pertimbangkan aspek realisasi penyerapan anggaran APBD murni apakah sudah optimal, apabila akan mengajukan penambahan anggaran.  Pertimbangkan aspek waktu dan kompleksitas kegiatan. Kegiatan yang prosedurnya rumit, banyak melibatkan pihak luar, banyak memerlukan penyedia barang/jasa, atau memerlukan pengadaan barang/jasa yang rumit tidak perlu diajukan di Perubahan APBD.