Artikel Umum

Menakar Kembali Keberadaan Lembaga-lembaga Kemitraan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paradigma good governance dalam hampir dua dekade ini sangat mewarnai berbagai regulasi pemerintah. Semangat untuk mensinergikan kemitraan antara unsur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sangat mewarnai berbagai kebijakan yang diambil.

Sebut saja misalnya UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas. Lalu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Demikian pula PP Nomor 8 Thun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengamanatkan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan prinsip efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel. Dan masih banyak lagi regulasi/kebijakan yang dilandasi semangat good governance.

Lebih jauh, semangat good governance tidak hanya tertuang dalam wujud asas maupun prinsip penyelenggaraan, namun juga inisiasi untuk membentuk lembaga tertentu sebagai mitra pemerintah, baik yang mengacu pada amanat peraturan perundangan maupun kebijakan pemerintah daerah yang memandang perlunya membentuk lembaga mitra tadi. Tidak tertutup kemungkinan terbentuk pula lembaga mitra atas usulan/masukan masyarakat. Kita mengenal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Penanggulangan HIV/Aids, Komisi Zoonosis, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, Dewan Sumberdaya Air, Dewan Ketahanan Pangan, KONI, Dewan Kerajinan Nasional, Dewan Kebudayaan, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan masih banyak lagi lainnya.

Untuk memudahkan penyebutan, penulis mengistilahkan lembaga kemitraan tadi dengan istilah Lembaga Nonstruktural di Daerah (LNSD). Lembaga nonstruktural kira-kira menunjuk pada lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu yang tidak dilaksanakan sendiri oleh SKPD meskipun terkait dengan tugas dan fungsi SKPD; bukan merupakan perangkat daerah; keberadaannya difasilitasi oleh SKPD. Secara global penulis melihat ada 3 kluster pengelompokan. Pertama, adalah kluster pemberi masukan kebijakan pemerintah daerah. Kedua kluster penguatan koordinasi, dan ketiga kluster pemberi pelayanan publik. Sungguh mulia tujuan dibentuknya lembaga nonstruktural sebagai wahana mempertemukan mensinergikan 3 aktor pembangunan: pemerintah,swasta dan masyarakat. Meskipun demikian demi menjaga ruh pengabdian dari masing-masing aktor, kiranya perlu dilakukan penataan  terhadap Lembaga Nonstruktural sebagai berikut:

 

  1. Melihat kembali landasan keberadaannya. Penting untuk dilihat  apakah LNSD yang telah dibentuk atau yang diusulkan dibentuk memiliki legalitas hukum, apakah dasar hukumnya amanat Undang-undang atau peraturan lain yang lebih rendah kedudukannya. LNSD yang memiliki landasan hukum kuat tentu lebih menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran ketika operasionalisasinya menggunakan APBD, sehingga tidak menyulitkan Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan APBD.
  2. Melihat kembali substansi fungsinya. Pertama, apakah tugas fungsinya tidak overlapping dengan tugas dan fungsi SKPD. Jika terjadi duplikasi maka berarti tugas fungsi itu bisa dilakukan oleh salah satu diantaranya. Maka pilihannya salah satu: apakah akan tetap mempertahankan keberadaan LNSD dengan konsekuensi unit kerja SKPD dihapus atau menghapus LNSD untuk mempertahankan unit kerja SKPD.
  3. Melihat kembali sumber pendanaan, apakah hanya bersumber dari APBD saja atau juga bersumber dari APBN dan sumber-sumber lain yang sah, misalnya dana iuran, dana CSR. Akan lebih sustainabel bagi LNSD dengan berbagai macam sumber pendanaan. Bagi Pemerintah Daerah juga tidak amat terbebani.
  4. Melihat kembali kontinuitas aktifitas: LNSD yang aktifitasnya kontinu menunjukkan lembaga itu hidup dan nyata-nyata dibutuhkan stakeholder. Sebaliknya LNSD yang hidup tidak matipun segan menunjukkan eksistensinya tidak mendapatkan tempat di kalangan stakeholders.
  5. Melihat kembali outcomenya. tidak jarang ditemukan LNSD yang aktifitasnya berhenti pada keluran (output), tidak dapat mengembangkan lebih jauh menjadi hasil (outcome), apalagi  manfaat (benefit) . Penyebabnya berkaitan dengan butir 4. Semakin kontinu aktifitas yang dilakukan LNSD semakin memungkinkan outcome terbentuk. Sebaliknya semakin tidak kontinu aktifitas, LNSD semakin terjebak pada aktifitas berbasis output, tidak ada manfaat bagi stakeholders .
  6. Melihat kembali personalnya. Pada akhirnya eksistensi lembaga apapun bergantung dari SDM yang menjalankannya. Idealnya, sebagai institusi mitra pemerintah LNSD adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki motiv sosial, jiwa sosial yang tinggi, jiwa pengabdian yang tinggi. Tidak dilandasi dominasi motif ekonomi yang berujung pada tuntutan fasilitas-materi-kompensasi.

 

 

Enam indikator diatas menurut penulis cukup signifikan mereview kembali keberadaan LNSD. Para pembaca yang budiman silakan melengkapi dengan indikator yang lainnya. Salam