Artikel Umum

Memaknai Surat Edaran Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja dan Pembatasan Kegiatan Pertemuan

Tidak ada institusi dimanapun berada di tempat kita berpijak ini yang memiliki sumberdaya yang tidak terbatas. Semua memiliki keterbatasan resorsis, bahkan tidak terkecuali institusi negara dan pemerintah. Oleh karena itu efisiensi (penghematan) penggunaaan resorsis menjadi sebuah keniscayaan, cepat atau lambat. Bahkan dari waktu ke waktu efisiensi itu harus bisa ditingkatkan. Tentu tidak kemudian mengurangi efektifitasnya.

Telah ada Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi; lalu SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaa dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara dan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efisensi, Penghematan dan Kesederhanaan Hidup. Baru-baru ini di November 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara; Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar Kantor; dan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

Mencermati berbagai instruksi maupun surat edaran tersebut di atas, nilai-nilai mulia yang diajarkan adalah hemat dan sederhana, sebagai paradoks dari boros dan bermewah-mewahan. Bukankah ini suatu hal yang positif? Bahkan agamapun mengajarkan kesederhanaan hidup, hidup boros berlebih-lebihan berkawan dengan setan.

Kalau begitu maka tidak ada alternatif lain kecuali kita berupaya keras menjalankan prinsip hidup hemat dan sederhana. Di lingkungan perkantoran manifestasinya berupa penghematan penggunaan listrik, air, telepon, AC, faksimili, internet, ATK, BBM, gas,  pemakaian kendaraan, makan minum rapat, akomodasi, perjalanan dinas, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor; ujung-ujungnya adalah penghematan anggaran negara untuk konsumsi. Masih ingat dengan rumus pendapatan yang mengajarkan Pendapatan (Y) = Konsumsi (C) + Tabungan (S) + Investasi (I). Jangan sampai pendapatan dalam APBN/D seluruhnya untuk konsumsi (Belanja Pegawai + Belanja Barang dan Jasa + Belanja Modal). Harus ada yang digunakan untuk cadangan maupun investasi.

Penting untuk kita pahami bersama bahwa penghematan bukan berarti tidak boleh menggunakan; kalau memang penggunaan itu sudah sesuai dengan kebutuhan (bukan keinginan), berdasarkan prioritas dan seperlunya saja kiranya dapat dimaklumi bersama. Suatu hal apabila tidak dipenuhi lalu berakibat pada tidak dapat berjalannya suatu aktifitas atau secara signifikan mengganggu berjalannya  aktifitas dengan optimal maka itulah yang disebut kebutuhan.

Jadi sepanjang akomodasi, perjalanan dinas, rapat di hotel memang sangat dibutuhkan, ya tidak kemudian tidak dianggarkan. Misalnya penyelenggaraan musyawarah nasional yang pesertanya lebih dari 500 orang dari seluruh provinsi/kabupaten/kota yang merupakan agenda 4 tahunan, peserta perlu menginap tentu sangat merepotkan bila harus diselenggarakan di gedung-gedung pemerintah. Bagaimana dengan tidak di hotel lalu panitia harus menyiapkan ruangan yang memadai untuk sekian orang beserta perlengkapan dan peralatannya, konsumsinya, akomodasinya. Belum tentu biaya sewa dan lain-lain jatuhnya lebih murah bila dilakukan di luar hotel. Acara di hotel pun bisa lebih dihemat dengan menu konsumsi dan fasilitas yang minimalis.

Begitulah, prinsip hemat sederhana bersahaja harus kita terapkan dengan bijak. Yang terpenting bagi jajaran aparatur untuk selalu berpikir skala prioritas, kerjakan aktifitas hanya yang memang seharusnya dilakukan – tinggalkan aktifitas yang tidak perlu (do the right thing), lalu kerjakan yang memang seharusya dikerjakan itu dengan benar (do the thing right).

Salam Reformasi Birokrasi!!!