Artikel Berita Lain-lain Sosialisasi

Memaknai Anggaran Berbasis Kinerja yang Seperti Apa?

Kurang lebih 10 tahun pemerintah diperkenalkan dan telah pula melaksanakan apa yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja. Sebuah sistem pengangggaran, anggaran berbasis kinerja dilawankan dengan sistem penganggaran metode tradisional (item line budget, Ditjen Anggaran Kemenkeu, 2014). Bila pada pola tradisional titik beratnya membelanjakan dengan tolok ukur utamanya keseimbangan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja, tidak ada tujuan spesifik apa yang akan dicapai, lalu tidak ada audit apakah pelaksanaannya signifikan mencapai tujuan; maka tidak demikian halnya dengan anggaran berbasis kinerja.

Di dalam anggaran berbasis kinerja sebetulnya pengusul anggaran dituntut lebih untuk mempertanggungjawabkan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pelaporannya. Mulai perencanaan harus jelas betul output apa dan tujuan apa yang hendak dicapai program/kegiatan, lalu apa tolok ukur capaiannya (bentuk, kuantitas, kualitas, waktu, tempat/lokasi, dst) berapa besaran anggaran yang diminta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas untuk mencapai output itu.

Pada saat pelaksanaan maka akan diukur betul bagaimana capaian atas apa yang sudah direncanakan. Realisasi fisik dan penyerapan anggaran dibandingkan betul. Maka pada saat pelaporan seharusnya berbasis data dan fakta. Itulah makna sesungguhnya dari anggaran kinerja, membelanjakan untuk suatu output/outcome yang jelas dengan tolok ukur keberhasilan yang spesific, measurable (terukur) , attainable (dapat dicapaai), rational dan berbatas waktu.

Implementasinya hingga saat ini masih juga ada bias makna. Anggaran berbasis kinerja diartikan bahwa semua aktifitas pemerintah harus berbiaya, harus teranggarkan dulu. Yang tidak teranggarkan jangan dilakukan karena tidak akan diukur capaiannya. Yang tidak dianggarkan tidak dijalankan meskipun menjadi tugas fungsinya. Mekanisme harus ada anggaran lebih dulu malah membelenggu keharusan instansi pemerintah beraktifitas menyelenggarakan tugas fungsinya. Tidak jarang ditemukan pelayanan publik atau penegakan aturan menjadi terlambat karena menunggu anggaran. Pendek kata seolah anggaran berbasis kinerja memperlambat responsiveness instansi pemerintah bertindak. Belum lagi berbicara tentang kualitas dari apa yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah ketika anggarannya sudah tersedia.

Haruskah demikian? Bagaimana menyiasatinya?

Makna yang masih bias tadi tentu bukan menjadi maksud dan tujuan diterapkannya pola anggaran berbasis kinerja. Ada pemahaman yang masih keliru dan mestinya semua pihak, apalagi Unit Bina Administrasi Keuangan terus berupaya meluruskan. Sembari itu dapat dilakukan berbagai upaya preventif.

Pertama, pimpinan harus memberikan pemahaman terhadap bawahan bahwa aparatur sudah mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai kompensasi atas tugas jabatannya yang dianggarkan dalam belanja tidak langsung. Dengan itu sebetulnya aparatur tetap berkewajiban menjalankan tugas jabatannya meskipun tidak ditopang dengan belanja langsung. Kedua, pahami dengan baik apa yang menjadi tugas dan fungsi unit kerja, setelah itu rujuk pula peraturan pemerintah tentang urusan yang menjadi dasar tugas dan fungsi unit kerja, plus sekaligus peraturan tentang standar pelayanan minimal. Dengan itu akan menjadi semakin jelas apa sebetulnya outcome yang menjadi tuntutan dari unit kerja tersebut, tinggal bagaimana mendesain program kegiatan yang dapat menghasilkan outcome dimaksud. Idealnya desain kegiatan tidak dipecah-pecah sendiri-sendiri, untuk menghindari biaya opersional yang tinggi. Bila memungkinkan beberapa kegiatan dijadikan satu bila memiliki kedekatan proses dan outcomenya sama. Misalnya ada kegiatan analisis kebijakan penataan jabatan struktural dan analisis kebijakan penataan jabatan fungsional, maka keduanya bisa dijadikan satu menjadi kegiatan analisis kebijakan penataan pegawai. Menggunakan nomenklatur kegiatan yang global akan memperluas cakupan output/outcomenya. Begitu seterusnya.

Ketiga, kalau memang masalahnya ada pada item aktifitas yang belum teranggarkan lalu menghambat tugas fungsi instansi, maka perkuat anggaran di program 01 (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran). Di dalamnya ada belanja bahan habis pakai, ATK, penggandaan, makanan minuman rapat dan lembur, bahan logistik, rapat koordinasi dan rapat konsultasi keluar daerah, perjalanan dinas dalam daerah.