Artikel Umum

Memahami Makna Tugas Umum Pemerintahan

Tugas umum pemerintahan, merupakan istilah yang sering digunakan dalam bahasa resmi pemerintahan. Dulu, istilah ini sering disandingkan dengan tugas pembangunan. Kiranya penting untuk kita pahami bersama apa sebetulnya makna istilah dimaksud. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat disebutkan, 3 (tiga) hal yang dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun Laporan Keterangan Pertangungjawaban Kepala Daerah sebagai berikut:

  1. penyelenggaraan urusan desentralisasi, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan
  2. penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah, tugas pembantuan kepada kabupaten/kota, dan tugas pembantuan kepada desa bagi pemerintah provinsi; tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah, tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi, tugas pembantuan kepada desa bagi pemerintah kabupaten/kota.
  3. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang ruang lingkupnya meliputi:

a. kerjasama antar daerah;
b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
d. pembinaan batas wilayah;
e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Dari hal tersebut di atas, menjadi jelas apa sesungguhnya yang dimaksud tugas umum pemerintahan.