Artikel Umum

Konsep Link and Match dalam Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam sebuah kesempatan diskusi kemarin pagi sampai siang mencermati kinerja perangkat daerah khusnya Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah terungkap adanya 3 permasalahan utama yang masih menjadi hambatan kinerja; yakni aspek kelembagaan, aspek SDM aparatur dan aspek ketatalaksanaan. Pada aspek kelembagaan, meskipun struktur dan tugas fungsi sudah cukup jelas namun pada tataran kegiatan masih ditemukan duplikasi. Pada aspek SDM aparatur dari sisi kuantitas dirasakan belum memadai, beberapa unit eselon iv hanya ditopang satu pejabat fungsional umum, itupun beberapa merupakan tenaga administrasi, maka teknis substantif diambil alih pejabat eselon iv.  Dari sisi kualitas, kompetensi knowledge dan skills pegawai pada masih menjadi kendala. Pada beberapa Biro yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan, SDM belum dibekali dengan pengetahuan tentang analisis kebijakan, tidak semua pegawai familiar dengan komputer dan seterusnya. Namun dari sisi attitude nampaknya sudah mengarah pada budaya kerja yang disiplin dan produktif.

Pada aspek tata laksana mekanisme dan intensitas relasi antar SKPD belum terbangun dengan baik. Inilah yang lebih banyak disepakai oleh para peserta diskusi untuk diintensifkan dalam rangka meningkatkan kinerja. Dari poin ini penulis menyampaikan pendapat tentang perlunya melakukan pengembangan tata laksana berbasis link and match.  Asumsi dasarnya, ketika suatu unit kerja dibentuk maka ada kewajiban bagi kita untuk “memasukkannya” dalam sistem mata rantai penyelenggaraan tugas pemerintah. Apa yang menjadi output suatu unit kerja harus dijamin akan menjadi input bagi unit kerja lainnya. Tanpa itu maka dipastikan ada unit kerja yang iddle ataupun menghasilkan output tetapi tidak terpakai. Dan inilah pemborosan.

Lalu bagaimana agar semua unit kerja dapat masuk dalam sistem mata rantai? Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk memastikan hal ini. Pertama, pendekatan hulu-tengah-hilir. Dalam pendekatan ini seluruh unit kerja ‘ditempatkan’ pada  dimensi perencanaan (planning), dimensi pelaksanaan (actuating) atau dimensi pengendalian (controlling) sesuai karakteristik tugas fungsinya. Bisa jadi satu SKPD menempati beberapa dimensi karena unit kerja di dalamya dapat ditempatkan pada dua atau tiga dimensi sekaligus.

Kedua, pendekatan stakeholders. Dalam pendekatan ini setiap unit kerja melakukan identifikasi keberadaan para pemangku kepentingan berikut apa yang menjadi kepentingannya. Terhadap kita, diantara para pemangku kepentingan ada yang menjadi pemasok, pemroses atau pengguna.  Tempatkan peran unit kerja kita pada ketiganya. Pada saat kita berhadapan dengan pemasok apa yang dapat kita perankan, berhadapan dengan pemroses harus berperan apa, dan berhadapan dengan pengguna harus berperan seperti apa.

Kiranya dengan pendekatan-pendekatan itu masing-masing unit kerja bisa saling bertemu dalam sistem mata rantai. Tinggal bagaimana satu dengan yang lain saling intens bermitra. Tentu dibutuhkan regulasi dan affirmative policy untuk membingkainya. Pun demikian apabila dengan kedua pendekatan itu ternyata suatu unit kerja minim peran yang bisa diintegrasikan ke dalam sistem mata rantai maka sudah menjadi keniscayaan untuk menganulir keberadaan unit kerja dimaksud.