Lain-lain

KELEMBAGAAN LSP (LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI) PEMDA CABANG PROVINSI

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Latar Belakang

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan (PP No. 38 Tahun 2007).

Dari 31 urusan tersebut yang menjadi urusan lingkup Kementerian Dalam Negeri adalah urusan:

a. Administrasi kependudukan dan catatan sipil

b. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

c. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

d. pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dari 4 urusan lingkup Kementerian Dalam Negeri tersebut dalam tataran organisasi perangkat daerah di tangani oleh jabatan-jabatan fungsional yang dalam pengembangan karirnya (kenaikan pangkat dan jabatan) harus mendapatkan sertifikasi jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.

Maksud

Pembentukan LSP Pemda Cabang Provinsi dimaksudkan untuk menyediakan pelaksana sertifikasi kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Provinsi dan Kab/Kota. LSP Pemda ini akan dikembangkan secara bersama-sama agar menjadi pusat pengembangan kompetensi semua urusan pemerintahan daerah di Provinsi, sehingga setiap kementerian/lembaga dapat memanfaatkannya dalam proses uji kompetensi dan sertifikasi masing-masing bidang urusan.

Kelembagaan LSP Pemda Cabang Provinsi

a. Kedudukan : LSP-Pemda Cabang Provinsi merupakan lembaga non struktural pada unit kerja yang bertanggungjawab di bidang pengembangan aparatur.

b. Tugas : LSP-Pemda Cabang Provinsi mempunyai tugas melaksanakan uji kompetensi kerja bidang urusan Pemerintahan Daerah lingkup Kementerian Dalam Negeri bagi aparatur di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Fungsi :

· mengusulkan pengembangan Standar Kompetensi kerja bidang urusan Pemerintahan Daerah lingkup Kementerian Dalam Negeri;

·melaksanakan uji kompetensi kerja bidang urusan Pemerintahan Daerah lingkup Kementerian Dalam Negeri bagi aparatur di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

·melaporkan pelaksanaan uji kompetensi bidang urusan Pemerintahan Daerah lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk penerbitkan sertifikat kompetensi; dan

·melakukan verifikasi tempat uji kompetensi

d. Susunan Organisasi, minimal terdiri dari :

·Kepala;

· Manager Teknis Sertifikasi;

·Bagian Manajemen Mutu;

Jabatan Fungsional Yang Menjadi Prioritas Sertifikasi di LSP Pemda Cabang Provinsi :

a. Jabatan Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

Dasar hukum :

Permenpan No. 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

-Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN No. 22 dan No. 03 Tahun 2010 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

Permendagri No. 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah.

b. Jabatan Satpol PP

Dasar hukum :

Permenpan No. 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Satpol PP dan Angka Kreditnya.

Jabatan Fungsional Yang Sedang Disiapkan Sertifikasinya :

· Jabatan Camat, Perangkat Kecamatan, Lurah

· Satgas Pemadam Kebakaran

· Pengelola Anggaran Daerah

· Pengelola Barang Daerah

· Administrasi Pendaftaran Kependudukan dan Capil

Sumber : materi fasilitasi pembentukan LSP Pemda Cabang Provinsi (Badan Diklat Kemendagri, Maret 2014)