Biro Organisasi Pelayanan Publik Pemda DIY

DISKUSI PELAYANAN PUBLIK : SOLUSI DIGITAL DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PUBLIK

YOGYAKARTA – (28/05/2021) Bertempat di Ruang Rapat Gedung Abimanyu Unit IX Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Biro Organisasi berkesempatan menerima kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gajah Mada (BEM KM UGM) dalam kegiatan diskusi pelayanan publik dengan fokus diskusi pada implementasi aplikasi digital dalam menyelesaikan masalah publik. Mahasiswa yang berasal dari BEM KM UGM berjumlah delapan orang yang diketuai oleh Marshall dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM angkatan tahun 2018, Sedangkan dari Biro Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Standarisasi dan Pelayanan Publik, Abu Yazid, SIP., M.M. dan dihadiri seluruh personil dari Sub Bagian Pelayanan Publik.

Dalam kegiatan tersebut, Marshall menjelaskan, ”maksud dan tujuan kedatangan BEM KM UGM yaitu selain bersilaturahim dengan ASN khususnya yang bertugas mengurusi urusan pelayanan publik, juga untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan aplikasi digital dalam mendukung kinerja di seluruh sektor pelayanan publik oleh Pemda DIY, oleh karena itu terlebih dahulu diperlukan inventarisasi permasalahan layanan publik di DIY untuk kemudian direspon melalui solusi digital.” Lebih lanjut Marshall menegaskan, “Harapannya dengan diadakannya kegiatan ini, BEM KM UGM dapat memberikan sumbangsih baik dalam bentuk kegiatan maupun pemikiran terhadap penyelesaian masalah-masalah publik yang ada di DIY.

Biro Organisasi Setda DIY terus melakukan perbaikan di sektor pelayanan publik, terbukti hingga saat ini Ombudsman RI memberikan penghargaan dengan mengkategorikan Provinsi DIY ke dalam zona hijau pelayanan publik, prestasi ini dapat terus dipertahankan sejak tahun 2018. Ada beberapa aspek utama yang terus dilakukan penyempurnaannya yaitu terkait dengan Standar Pelayanan yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh setiap Unit Pelayanan dan Inovasi Pelayanan Publik yang terus didorong dengan gerakan One Agency One Innovation. Selain itu ada Forum Konsultasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Evaluasi Pelayanan Publik yang harus dilaksanakan oleh setiap Unit Pelayanan minimal satu kali dalam setahun dengan tujuan untuk menerima masukkan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal demi perbaikan layanan publik ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya Abu Yazid menjelaskan pekerjaan rumah yang menjadi perhatian Biro Organisasi terkait pengintegrasian layanan digital untuk pengaduan masyarakat, “Dalam menampung saran, masukan maupun aduan dari masyarakat, kita memiliki dua aplikasi, yaitu aplikasi Lapor! SP4N dari pusat dan aplikasi E-Lapor yang dimiliki DIY, harapan kami dikemudian hari adalah pengintegrasian dua aplikasi ini, jadi ketika ada aduan dari masyarakat DIY melalui E-Lapor maka aduan tersebut langsung tersambung ke aplikasi di pusat yaitu Lapor! SP4N, tentu hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, dimana nanti untuk tindak lanjut aduan dapat secara tepat dan cepat di respon oleh daerah dan diketahui oleh pusat,” tegas Abu Yazid. Lebih lanjut Abu Yazid menjelaskan, “Kemudian yang juga harus menjadi perhatian dari masyarakat yang mengadu atau melapor adalah masyarakat harus menagih kembali saran atau pengaduan kepada unit pelayanan terhadap layanan yang diterimanya.” Walaupun setiap unit pelayanan tetap akan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk, akan tetapi di dalam birokrasi banyak hal yang dapat membuat setiap pekerjaan atau layanan berjalan dengan tidak maksimal, kendalanya bisa berasal dari luar birokrasi maupun dari dalam birokrasi itu sendiri, sehingga diharapkan peran aktif masyarakat untuk sama-sama memperbaiki pelayanan publik di DIY ini.

Diskusi dengan berbagai pihak ini harus terus digiatkan, seperti dengan BEM KM UGM ini, BEM KM UGM berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam peningkatan pelayanan publik di DIY khususnya dalam hal pemanfaatan aplikasi digital. Semakin banyak berdiskusi dengan berbagai elemen masyarakat, maka semakin responsif pula Pemda DIY menyikapi masalah-masalah publik yang ada karena masyarakat berbicara dengan caranya sendiri dan melaui kacamatanya sendiri mereka melihat masalah-masalah publik yang tidak seharusnya ada dan harus diselesaikan oleh Pemerintah.(RS-Stdpb)