Lain-lain

Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah terlihat menggeliat. Namun tidak setiap daerah memiliki kesamaan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasinya. Menurut hasil kajian PKP2A I Bandung, terdapat beberapa tipologi reformasi di daerah: Tipologi 1, yaitu daerah yang sudah melakukan RB atas inisiatif sendiri sebelum ada grand design dan roadmap, contohnya: Pemda DIY dan […]

Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Latar Belakang Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan (PP No. 38 Tahun 2007). Dari 31 […]

Masyarakat dewasa ini menginginkan pemerintahan yang mengerti kebutuhan mereka, tanpa pandang bulu. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut pemerintahpun harus menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat yang semakin cerdas tersebut harus dapat disikapi dengan bijak. Kinerja yang bagus sangat dituntut bagi seorang pegawai negeri sipil, khususnya di Daerah […]

Organisasi sebagai wadah sumberdaya manusia dalam melakukan tugas dan fungsinya mempunyai peran sangat penting dari berjalannya sebuah lembaga. Tiap saat keberadaan organisasi harus dievaluasi, apakah masih sesuai dengan kondisi yang ada. Apalagi dengan perubahan peraturan payungnya, sehingga akan sering dilakukan penyesuaian, baik perubahan dengan melakukan penataan struktur organisasi ataupun dengan penguatan kapasitas organisasi yang telah […]

JAKARTA–Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Azwar Abubakar mengatakan, banyaknya aksi protes honorer kategori dua (K2) terhadap hasil kelulusan yang diumumkan Panselnas menunjukkan ada permainan di daerah. Sebab, daerah lah yang menyodorkan data-data honorer K2-nya. “Bukannya mau lempar tanggung jawab, kan Panselnas hanya memeriksa hasil tes kompetensi dasar (TKD) kemudian menentukan kelulusan berdasarkan […]

Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  adalah  kegiatan  untuk memperoleh  barang/jasa  oleh  Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi  lainnya  yang  prosesnya dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Ada keterkaitan erat ternyata, antara pengadaan […]