Artikel Umum

Bagaimana Pemerintah/Pemerintah Daerah Berperan sebagai Fasilitator yang Handal?

Mengelola public interest, tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha. Karenanya pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi utamanya terhadap masyarakat dan dunia usaha dalam berbagai hal. Sebetulnya fasilitasi yang dilakukan pemerintah mencakup pula fasilitasi terhadap instansi pemerintah sendiri ataupun antar level pemerintahan, tidak hanya fasilitasi terhadap masyarakat dan dunia usaha. Diskusi kali ini mencoba menggali apa saja pokok-pokok aktifitas yang dilakukan ketika pemerintah berperan memfasilitasi.

Pertama, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, fasilitasi berkaitan dengan penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dari pengertian ini maka secara umum pemerintah dituntut mampu memahami dengan baik apa yang menjadi permasalahan pihak yang difasilitasi sehingga kemudian dapat memberikan problem solving yang tepat, bisa berupa bantuan keuangan, bantuan personil, bantuan teknis, bantuan administratif/manajemen dan/atau  bantuan sarana prasarana.

Kedua, di dalam   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, istilah fasilitasi dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan keadaan yang kondusif. Dari pengertian ini maka secara umum pemerintah diharapkan dapat memahami dengan baik berbagai peluang, kekuatan, kelemahan dan ancaman terhadap pihak yang difasilitasi sehingga kemudian dapat mengurangi hambatan dan memaksimalkan potensinya.

Ketiga, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, fasilitasi berkaitan dengan pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi. Maka dalam hal ini pemerintah harus pandai-pandai memonitor bagian-bagian mana yang bermasalah, tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak optimal atau potensial menghambat pencapaian tujuan. Terhadap hal seperti itu lalu disikapi dengan kebijakan, arahan, bimbingan, juknis pelaksanaan, mediasi, pendampingan terhadp pihak-pihak  yang difasilitasi.