Artikel Pemerintah Daerah

Aspek Penting Pengelolaan SDM Aparatur di Pemda DIY

Dengan telah diterbitkannya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, membawa konsekuensi pada semua lembaga pemerintah baik kementerian maupun Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk merespon hal tersebut melalui penyesuaian kebijakan di bidang manajemen SDM Aparatur secara bertahap. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam pengelolaan SDM Aparatur kita mengenal beberapa istilah seperti analisis beban kerja, analisis jabatan, standar kompetensi manajerial, evaluasi jabatan dan masih banyak lagi.

Aspek yang pertanam, analisis beban kerja. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja (Permendagri nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman ABK di Lingkungan Depdagri dan Pemda). Dalam aturan ini disebutkan bahwa jam kerja Instansi Pemerintah adalah 37,5 jam baik untuk yang 5 hari kerja maupun 6 hari kerja. Berdasarkan peraturan ini form ABK terdiri dari Form A Pengumpulan Data Beban Kerja, Form B Inventarisasi Jumlah Pemangku Jabatan, Form C Rekapitulasi Jumlah Beban Kerja Jabatan, Form D Perhitungan Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efisiensi Jabatan (EJ) dan Prestasi Kerja Jabatan (PJ) dan Form E Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/ Pegawai Tingkat Efisiensi Unit (EU) dan Prestasi Kerja Unit (PU). Menghitung  Beban Kerja Setiap Jabatan / Unit Kerja  berdasar tugas fungsi. Pada Tahun 2012, Pemda DIY telah melaksanakan Analisis Beban Kerja yang bekerjasama dengan Magister Administrasi Publik UGM.

Selain itu aspek penting yang kedua, analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan (Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011). Hasil dari analisis Beban Kerja memuat 17 butir informasi jabatan yang meliputi nama jabatan,kode jabatan, unit kerja, kedudukan dalam struktur organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat/alat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, prestasi yang diharapkan dan butir informasi lain. Pemda DIY telah melaksanakan analisis jabatan pada 4 Biro di lingkup Sekretariat Daerah DIY yaitu Biro Administrasi Pembangunan, Biro Hukum, Biro Organisasi dan Biro Umum, Humas dan Protokol. Selain itu juga melaksanakan Analisis Jabatan pada 6 Dinas (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) dan 6 Badan (BKD, BPPM, BPAD,Bandiklat, BPAD, dan BKPP). Analisis jabatan pada 16 instansi tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2013. Sedangkan sisanya akan diteruskan pada tahun 2014.

Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan (Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013). Dengan disusunnya standar kompetensi diharapkan bagi tersedianya instrumen pengukuran kompetensi pegawai; penempatan/ penataan pegawai sesuai kompetensi yang dipersyaratkan sehingga terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/ unit kerja. Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun Pemda DIY meliputi: Standar Kompetensi Jabatan Struktural LTD & UPT LTD, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum LTD & UPT LTD, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum lingkup Dinas, Standar Kompetensi Jabatan Struktural lingkup Sekretariat Daerah DIY dan Sekretariat DPRD DIY.  Sedang Standar Kompetensi yang akan disusun pada tahun 2014 ini adalah Standar Kompetensi Jabatan Struktural lingkup Dinas DIY.

 

Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan (Peraturan MenPAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman evaluasi Jabatan). Dalam mengevaluasi sebuah jabatan, terdapat 6 faktor jabatan pada kriteria penilaian untuk jabatan struktural. Sedang untuk menilai jabatan fungsional terdapat 9 faktor jabatan. Sedang untuk tingkatan jabatan terdapat 17 level. Bagi Pemda DIY, kegiatan ini baru mulai dilaksanakan pada tahun 2014 ini.