Lain-lain

APA KABAR E – FORMASI PNS ?

Pada beberapa waktu yang lalu Tim Biro Organisasi Setda DIY melakukan konsultasi terkait jabatan PNS ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dari salah satu pejabat di Deputi SDM Aparatur menginformasikan bahwa mulai tahun 2014 ini setiap pengajuan formasi PNS baik Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Daerah harus mengacu pada aplikasi e –formasi yang dikelola oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

Selama ini daerah – daerah mengajukan formasi PNS bagi daerahnya sesuai dengan nomenklatur jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Daerahnya masing- masing. Sementara setelah diajukan ke Kementerian PAN dan RB beberapa nomenklatur jabatan yang diajukan daerah tidak  dikabulkan oleh Kementerian PAN dan RB dengan alas an tidak masuk dalam jneis-jenis jabatan yang terdapat dalam aplikasi e –formasi Menpan.

Perlu diketahui bahwa sampai saat ini Kementerian Pan dan RB telah menginventarisir jenis – jenis jabatan fungsional umum, sejumlah 900 nama jabatan, dan  masih dimungkinkan akan bertambah lagi. Selain itu, setiap pengajuan formasi, harus dilengkapi dengan Analissi Beban Kerja dan Analisis Jabatan. Sehingga sangat dimungkinkan bagi Pemda untuk melakukan Anjab dan ABK setiap Tahun. Setiap akan mengajukan formasi  maupun setiap akan mereposisi atau memutasi pegawai dari suatu jabatan ke jabatan yang lain.

Kenapa muncul e –formasi? Hal ini disinyalir dari beberapa pengajuan formasi PNS di daerah – daerah memiliki pola yang hamper sama yaitu kekurangan pegawai. Padahal sebenarnya telah memiliki jumlah pegawai yang memadai, akan tetapi belum dioptimalkan secara maksimal oleh instansi.  Yang setelah dicermati oleh Menpan, jneis –jenis jabatan yang diajukan cenderung duplikasi dengan jabatan lainnya.

Jadi bagi daerah dihimbau agar melakukan  Anjab dan ABK secara cermat sehingga benar-benar dapat memetakan jabatn dalam SKPD secara proporsional. Dan Ke depan Pemda DIY dam seluruh Pemda di Indonesia dihimbau agar mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Menpan tersebut yang akan segera diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri.

Bagi Pemda DIY, hal ini akan merimplikasi secara multiplier effect. Karena Pemda otomatis harus melakukan perubahan terhadap nomenklatur jabatan fungsional Umum, kemudian menyusun Standar Kompetensi baik bagi Jabatan Struktural maupun Fungsional Umum, perubahan terhadap uraian tugas jabatan, menyusun ulang Anjab –ABK dan masih banyak lagi terkait Manajemen SDM Aparatur.