Biro Organisasi

ANALISA JABATAN DI PEMERINTAHAN (KEGAGALAN ATAU KEBERHASILAN) (1)

Perlu dipertimbangkan sebelum  membaca tulisan/artikel  ini, sebaiknya  harus berpikir dua kali  sebelum membaca. Karena dalam tulisan ini ada jebakan (writer trap). Apakah jebakan ini   akan  membuat  untuk berpikir  atau memaksa untuk terus membaca hingga selesai. Nah kalau ternyata tulisan/artikel isinya rumor/issu atau curahan (sakit) hati.  Gimana ?.  Makanya jangan sembarangan membacanya. Kecuali  memang menyukai tulisan yang “semilikithi” ini barulah tidak menjadi masalah.

Salam SATRIYA untuk aparatur dilingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugas sebagai birokrat biasanya kita mengalami kegagalan dan keberhasilan. Kata-kata ini yang sering menjadi tolok ukur kita untuk melanjutkan sesuatu hal yang sedang kita kerjakan atau tidak melanjutkannya sama sekali.Seharusnya kegagalan dan keberhasilan itu tidak kita bedakan sedemikian rupa.  Karena batas antara kegagalan dan keberhasilan itu sesungguhnya beda tipis. Bagi yang merasa pernah gagal, baik merasa gagal eksis, gagal promosi (eiit piss canda) maupun gagal pekerjaannya/kegiatannya. Nggak Masalah. Karena yang seperti itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat baik. Karena merasa gagal itu jauh lebih baik daripada merasa sudah sukses atau merasa sudah berhasil. Dengan merasa masih gagal maka motivasi untuk memperbaiki diri akan ada terus. Kita dipacu untuk berbuat lebih baik lagi dan lebih baik lagi.

 

 

Dalam era otonomi daerah saat ini (DIY dengan keistimewaan), diikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan perubahan sosio-kultural telah menyebabkan perubahan drastis dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat DIY. Tidak menutup kemungkinan bahwa episentrum perubahan juga berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan di Indonesia serta ujungnya akan mempengaruhi kemampuan, eksistensi suatu organisasi untuk berkompetisi.

Salah satu prasyarat untuk menciptakan keunggulan kompetitif adalah ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang andal dan kompeten serta produktif sesuai dengan karakteristik organisasi, visi, misi dan tujuan strategis yang merupakan kemampuan(core competence) untuk dapat membangun sikap dan perilaku organisasi yang mampu menghadapi perkembangan. Konstelasi tugas dan fungsi yang meningkat akan memaksakan Pemda untuk memperhatikan masalah sumber daya manusia aparaturnya di dalam strategi mewujudkan visinya.

Tercapainya tujuan dan visi pemerintah daerah /SKPD/UKPD akan sangat tergantung pada bagaimana SDM aparatur dapat mengembangkan kemampuannya baik di bidang manajerial, hubungan antar jabatan/tugas (SOP), maupun tugas teknis operasionalnya. Oleh karena itu, wajar apabila manajemen SDM aparatur mendapatkan perhatian yang serius dari pengambil kebijakan/pimpinan. Hal ini terlihat pada program-program, kegiatan serta kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM aparatur, mulai dari proses perencanaan, rekrutmen, penempatan, mutasi, serta pengembangan (diklat) sampai dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan SDM aparatur yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kualitas aparatur/pegawai dapat dilihat dari pendayagunaan SDM aparatur dalam masing-masing SKPD/UKPD. Pendayagunaan dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan SDM aparatur, rekrutmen, penempatan, pengembangan, pengembangan karier,kesejahteraan, sampai pada keselamatan maupun kesehatan dalam bekerja. Perencanaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut harus didukung oleh analisis jabatan yang baik.

Kesesuaian penempatan aparatur dalam SKPD/UKPD merupakan hal yang penting karena sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan masing-masing SKPD/UKPD. Oleh karena itu dalam penempatan pegawai harus tepat dan sesuai tuntutan tugas jabatan dengan kualifikasi kemampuannya. Aparatur/pegawai akan berkinerja baik dan berhasil apabila mengetahui dengan jelas posisinya dalam suatu SKPD/UKPD. Kejelasan ini sangat penting artinya bagi aparatur/pegawai karena memungkinkan mengetahui peranan dan kontribusi kinerjanya terhadap pencapaian tujuan secara komprehensif.

Dapat dikatakan bahwa sebagai aset,aparatur/pegawai merupakan penggerak untuk mewujudkan tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berhasilnya suatu tujuan SKPD/UKPD sangat tergantung pada the man behind the gun.

Namun, fenomena yang sering terjadi dewasa ini adalah kurang efektifnya SDM aparatur berkinerja karena tidak terlaksananya/ implementasi analisis jabatan dengan baik, sehingga aparatur/pegawai tidak mengetahui dengan pasti tugas jabatan yang ia lakukan dalam SKPD/UKPD. Pengembangan ataupun pola karir terhadap SDM aparatur dilakukan bahkan dengan secara terang-benderang pengembangannya berdasarkan hubungan primordial dan patronase, bukan merit sistem apalagi kompetensi.  Keadaan ini jelas mengembangkan perilaku tidak sehat  bahkan menjadi penyakit birokrasi (biropatology) karena manajemen pengembangan SDM aparatur bersifat transaksional.  Akibatnya, birokrasi terkesan bukan milik public (public collegial) namun milik  elit pimpinan/berkuasa, yang dapat dilihat dari sikap dan orientasinya yang cenderung beraroma kurang transparan dan akuntabel karena  jauh dari sentuhan suatu analisis yaitu analisa jabatan.   ( bersambung)