Biro Organisasi

Sosialisasi Penyusunan LKj IP Tahun 2016 dan PK Tahun 2017

 

(YOGYAKARTA) 23/01/2017. Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 95 orang pada tanggal 23 Januari 2016 di Gedung Unit VIII, Lantai 3, Biro Organisasi Setda DIY. Narasumber dalam acara tersebut antara lain Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si dari BAPPEDA DIY, Ant. Totok Purwoirawan, SKM, M.Acc dari Inspektorat DIY, Drs. Jarot Budi Harjo dari Biro Organisasi Setda DIY.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2014 tentang Siatem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Sosialisasi tersebut Bapak Drs. Tavip Agus Rayanto menekankan pentingnya pemahaman terhadap input dan output dalam hal penyusunan LKj IP dan PK. Setiap instansi diharapkan membuat LKj IP dan PK dengan prinsip akuntabilitas agar tercermin budaya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Ant. Totok Purwoirawan, SKM, M.Acc menekankan bahwa penyusunan LKj IP harus berpedoman terhadap template yang sudah dibuat oleh Biro Organisasi Setda DIY sesuai kesepakatan antara Biro Organisasi Setda DIY, BAPPEDA DIY, dan Inspektorat DIY. Setelah pelaksanaan Sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017. (LLU/TYO)