Pemda DIY

Rapat Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten Sleman Berjalan Sangat Konstruktif

Hari Kamis 17 Juli 2014, bertempat di Ruang Rapat A, Biro Organisasi Sekretriat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan rapat fasilitasi Raperda Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD.

Fasilitasi dilakukan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Substansi yang dibahas berkaitan dengan banyak aspek, antara lain aspek keorganisasian, tatalaksana, kepegawaian, anggaran, perencanaan dan aspek legal drafting. Untuk itu Biro Organisasi Setda DIY telah membentuk Tim yang melibatkan Bappeda, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, Biro Hukum, Biro Organisasi serta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. Pembahasan diawali  pengantar Kepala Biro Organisasi, paparan oleh   Pemerintah Kabupaten Sleman, lalu tanggapan oleh Tim Pemda DIY.  Beberapa hal menarik dalam diskusi sebagai berikut:

 

  1. Permasalahan lingkungan hidup semakin kompleks, membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Apalagi posisi Sleman di wilayah hulu (bagian atas) memerlukan penanganan lingkungan yang ekstra agar tidak menimbulkan pencemarn di wilayah tengah (Kota Yogyakarta) dan hilir (Kabupaten Bantul).
  2. Penguatan pelayanan perizinan terpadu melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu agar dilakukan secara hati-hati. Permohonan harus diverifikasi dengan cermat. Oleh karena itu perlu Tim Teknis yang kuat. Setelah izin dikeluarkan maka pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh SKPD teknis dan Satpol PP. BPMPT berkewajiban melakukan koordinasi mulai dari penerbitan izin sampai dengan pengendalian dan pengawasan atas izin yang telah dikeluarkan. Sehubungan hal tersebut agar segera diikuti Peraturan Bupati mekanisme penyelenggaraannya.
  3. Penyelenggaraan urusan statistik  apabila akan diakomodir di Bappeda agar diperjelas secara eksplisit. Keseimbangan beban kerja antar Bidang dan Subbidang agar dikaji. Jumlah 3 Subbidang dalam Bidang agar ditinjau ulang. Sesuai PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, jumlah subbidang dalam Bidang maksimal 2.
  4. Apabila tidak mendesak, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sementara tidak perlu diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.