Artikel Umum

Pokok-pokok Road Map Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tulisan edisi sebelumnya, penulis menyampaikan dua asumsi yang bisa kita gunakan untuk melakukan kajian awal penataan organisasi pemerintah daerah pasca UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kedua asumsi itu kajian awal sudah dapat dilakukan, namun agar analisis lebih tajam lagi perlu dilengkapi dengan landasan analisis sebagai berikut.

Pertama,  gunakan rambu-rambu penataan yang sudah ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Antara lain: perangkat daerah berbentuk Badan hanya untuk fungsi penunjang meliputi perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diluar hal tersebut diwadahi SKPD dalam bentuk  Dinas/Rumah Sakit/Satpol PP. Lalu SKPD pengelola urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat –mengingat urgensinya bagi kesejehteraan masyarakat banyak– dimaksimalkan menjadi SKPD tipe A. Diluar urusan itu meskipun sifatnya wajib tidak harus berdiri sendiri menangani satu urusan, tetapi bisa digabung dengan urusan lain dalam satu SKPD.

Kedua, selama Peraturan Pemerintah pengganti PP 41 Tahun 2007 belum ada maka gunakan rambu-rambu dalam PP 41. Misalnya: Jumlah Asisten – biro/bagian; jumlah LTD; jumlah dinas maksimal sesuai skor daerah berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan besar APBD; jumlah Bidang/Bagian, jumlah seksi/subbidang/subbagian maksimal dalam suatu unit kerja. Jangan lupa beberapa urusan yang semula berbentuk Badan/Kantor seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemeberdayaan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana, lingkungan hidup, ketahanan pangan, penanaman modal, perpustakaan, kearsipan diwadahi dalam bentuk dinas. Maka jumlah dinas menjadi lebih banyak dibanding sebelumnya. Maksimalkan rentang kendali di bawah Bidang dengan 3 Seksi. Dinas yang menangani lebih dari satu urusan bisa membawahi lebih dari 4 Bidang, maksimal 7 Bidang.

Ketiga, gunakan prinsip proporsionalitas dan kesetaraan beban kerja. Untuk menghindari ketimpangan beban kerja antar SKPD sekaligus  memudahkan implementasi evaluasi jabatan dan single payment maka hindari pembentukan SKPD dengan hanya membawahi 2 bidang/bagian/seksi/subbagian. Rentang kendali harus dimaksimalkan bukan berarti memperbanyak struktur tanpa pertimbangan beban kerja. Tentu maksudnya rentang kendali maksimal membawahi unit kerja yang beban kerjanya signifikan. Unit kerja yang beban kerjanya tidak maksimal mestinya diintegrasikan dengan unit kerja lain sehingga beban kerja maksimal dan core bussiness jelas. Dengan cara ini maka tidak ada jabatan yang lebih sibuk dibanding yang lain, semua sama sibuk karena memang beban kerjanya relatif sama.

Jadi sambil menunggu PP pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 kita tetap dapat melakukan proyeksi redesain struktur organisasi pemerintah daerah. Selamat berkarya untuk kelembagaan pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien