Artikel Umum

Pengelolaan Sampah, Bagaimana Seharusnya Peran Pemerintah?

Permasalahan pengelolaan sampah kian hari sungguh kian mendesak untuk dipecahkan. Pada satu sisi aktifitas sehari-hari individu, keluarga, masyarakat, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa selalu mengasilkan sampah. Pada sisi lain upaya pengelolaan sampah oleh individu, rumah tangga, masyarakat, pemerintah dan swasta belum optimal. Maka yang terjadi kemudian adalah dikorbankannya area wilayah tertentu sebagai terminal akhir pembuangan sampah. Secara umum bisa dikatakan cara pengelolaan sampah oleh suatu komunitas menunjukkan tingkat peradaban komunitas itu, pengelolaan sampah yang baik menunjukkan tingginya peradaban.

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak disebut-sebut memiliki kearifan lokal yang tinggi pun sepertinya akhir-akhir ini mendekati krisis pengelolaan sampah. Sampai-sampai berimbas pada tidak diperolehnya kembali Penghargaan Adipura oleh Pemerintah Kota Yogyakarta setelah 7 tahun berturut-turut mendapat Adipura. Predikat DIY sebagai kota pariwisata, budaya dan pendidikan jelas meningkatkan ekskalasi aktifitas ekonomi sosial  budaya yang ujung-unjungnya meningkatkan volume sampah; sementara kapasitas pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola sampah bisa jadi malah stagnan atau justru menurun.

Maka tidak ada jalan lain, kapasitas pemerintah, masyarakat  dan pelaku usaha harus ditingkatkan. Tempat Pemrosesan Akhir sampah Piyungan sudah jelas akan overload di kemudian hari. Sebetulnya bagi  Pemerintah  Daerah DIY kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah sudah jelas. Melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, regulasi pengelolaan sampah telah ditetapkan dan berlaku mengikat untuk Pemerintah Daerah DIY dan 5 Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pelaku usaha di wilayah DIY.

Dalam Perda dimaksud diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menumbuh kembangkan  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat dalam pengelolaan sampah; melakukan  penelitian,  pengembangan  teknologi  pengurangan  dan penanganan sampah;  memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; melaksanakan  pengelolaan  sampah  dan  memfasilitasi  penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;  mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;   memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan   melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Adapun masyarakat berperan serta memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah atau pengelola yang mendapat izin; memberi dukungan materi sesuai dengan potensi dan kebutuhan;  mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola sampah;  menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah;  melakukan  pengelolaan  sampah  sesuai  dengan  norma,  standar, pedoman, dan kriteria; dan/atau melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah.

Bahkan Perda ini juga mengatur ketentuan pidana , setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota  atau melanggar ketentuan tertentu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi fungsi regulasi sudah dijalankan oleh pemerintah daerah. Maka fungsi berikutnya yang harus segera dijalankan intensif adalah fungsi fasilitasi, fungsi pelayanan dan fungsi penegakan. Dalam konteks fungsi fasilitasi banyak hal bisa dilakukan yang arahnya adalah upaya promotif dan preventif mengurangi volume sampah, misalnya:

· Pemda DIY melakukan sosialisasi Perda sekaligus pelatihan bagi kelompok masyarakat pilot project pengelolaan sampah di 5 kabupaten/kota. Pasca pelatihan diberikan bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah. Tentu masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota lalu menyasar kelompok masyarakat lain yang belum dijangkau Pemda DIY.

· Pada tingkat yang lebih intensif dapat dibangun depo-depo Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, lalu untuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilakukan dengan prinsip swakelola oleh kelompok masyarakat.  Dengan cara ini kelompok masyarakat pelaksana swakelola terlibat aktif merencanakan, melaksanakan sekaligus mengawasi pengelolaan sampah dengan sasaran, wilayah kerja dan anggaran yang telah ditentukan SKPD.

· Lalu kepada para produsen barang-barang industri dan pelaku aktifitas perdagangan dilakukan pembinaan  untuk menggunakan bahan dan kemasan yang ramah lingkungan dan mudah diurai.

· Pada tingkat Desa/Kelurahan sampai pedukuhan dibentuk kader-kader pengelola sampah mandiri yang difasilitasi bersama oleh Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

· Para PNS digerakkan menjadi perintis/penggerak pengelolaan sampah yang baik di lingkungan masing-masing.

Fungsi pelayanan, mempertimbangkan aspek eksternalitas, perlu pembagian tugas antara Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

· Pengadaan sarana prasarana kebersihan intensif oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan tenaga kebersihan yang mencukupi. Lokasi-lokasi tujuan wisata, pusat-pusat perdagangan tradisional maupun modern mestinya lebih ekstra pemeliharaan kebersihannya.

· Pemda DIY fokus pada pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota, oleh karena itu menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Karena itu tentu harus dengan kecukupan anggaran maupun teknologi pengolahannya. Pemeranan masyarakat sekitar lokasi TPA dengan demikian menjadi keniscaayaan, dan oleh karena itu SKPD terkait dapat bekerja sama dengan kelompok masyarakat dengan pola swakelola tadi.

Fungsi berikutnya adalah fungsi penegakan. Fungsi ini tidak kalah pentingnya dengan fungsi yang lain. Implementasi sebuah aturan perlu mekanisme reward dan punishment. Idealnya fungsi penegakan intensif dilakukan oleh perangkat kabupaten/kota. Implementasinya dapat mengambil bentuk misalnya:

· Monitoring dan pembinaan oleh Kader Pengelola Sampah Mandiri di wilayah masing-masing

· Monitoring dan pembinaan oleh Kecamatan dan Pemerintah Desa.

 

  • Operasi non yustisi penegakan Perda oleh Satpol PP.