Pemda DIY

Penataan Organisasi Kabupaten Kota

Penataan Organisasi pada kabupaten kota pada lingkup Pemda DIY menjadi bahan  fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pemerintah daerah DIY. Walaupun otonomi daerah sampai pada kabupaten dan kota, namun pengendaliannya tetap berada di tangan provinsi. Setiap kabupaten kota yang hendak melakukan penataan organisasi selalu mengkonsultasikan dengan pemerintah daerah DIY, dalam hal ini Biro Organisasi Setda DIY. Dalam bulan ini, pemerintah kabupaten Sleman sedang dalam masa pengkonsultasian yang dimaksud. Pihak Sleman telah menyusun rencana organisasi baru yang berbentuk Raperda. 

Dalam rapat konsultasi yang dimaksud, seluruh instansi terkait memberi masukan dari segi tugas fungsi mereka. Secara hukum, bahasa Raperda Kelembagaan Sleman harus disempurnakan, sehingga sampai pada format yang bersifat konsisten. Untuk legal formalnya, setiap Raperda Kabupaten kota harus mendapatkan nomor registrasi dari Biro Hukum Pemerintah Daerah DIY, termasuk Raperda Kelembagaan Sleman. Hal tersebut menjadi syarat pengundangan Perda yang akan disahkan.

Dari sisi Perencanaan daerah, tidak masalah selama penataan organisasi telah dipikirkan secara matang menyangkut perencanaan daerah terkait dengan seluruh hal. Hal tersebut harus mempertimbangkan seluruh bidang yang menjadi area pengelolaan pemerintah kabupaten Sleman. Perencanaan menjadi awal dari seluruh implementasi kebijakan yang ditetapkan. Tanpa perencanaan yang baik, mustahil sebuah kebijakan akan mendapakan outcomes yang baik dan positif. Untuk itulah, dalam melakukan penataan organisasi, selalu diperlukan sebuah pemikiran yang matang dengan tetap mempertimbangkan banyak hal.

Untuk masa sekarang, analisis penyusunan organisasi pemerintah tidak semata mengacu pada peraturan perundang-undangan (Rule Driven Organization). Visi danmisi digunakan dalam menentukan program organisasi, sehingga pemerintah menggunakan prinsip Rule Dan Mission Driven  Organization. Karena lingkungan internal dan eksternal suatu organisasi berubah secara dinamis, maka susunan dan bentuk serta fungsi organisasi perlu disesuaikan secara periodik, sejalan dengan karakteristik organisasi sebagai sebuah “self renewing system”.

Dalam Penjelasan Umum PP Nomor 41 Tahun 2007, ada tiga parameter yang digunakan dalam melakukan penataan organisasi pemerintah daerah (OPD)  yakni :

a. kebutuhan daerah;

b. kemampuan keuangan daerah; dan

c. ketersediaan SDM Aparatur yang profesional

Kebutuhan daerah dengan melihat obyek yang diurus, bukan subyek yang mengurus. Obyek yang diurus adalah masyarakat dengan segala kegiatannya. Hal ini juga akan berkaitan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dari masing-masing daerah yang sudah ditetapkan melalui Perda. Subyek yang mengurus adalah birokrasi pemerintah, yang apabila tidak direncanakan dengan baik dari waktu ke waktu jenjang kepangkatannya semakin tinggi sehingga memerlukan organisasi yang lebih besar strukturnya untuk menampung pejabat yang telah memenuhi syarat promosi. Hal ini terjadi apabila tidak segera mengembangkan organisasi fungsional yang dapat menampung tuntutan kenaikan jabatan dan pangkat ke dalam pekerjaan yang lebih profesional sepanjang hayat (lifelong career).