Artikel Umum

Keterbukaan Informasi sebagai Jalan Pembuka Partisipasi Masyarakat

Menyitir pasal-pasal dalam banyak Undang-undang, semisal Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ataupun Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  seluruhnya mengamanatkan keterbukaan dan partisipasi sebagai prinsip/azas penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Ya, negara kita telah mengambil jalan demokrasi sebagai sistem pemerintahan sembari menerapkan prinsip-prinsip good governance; dan kuncinya adalah keterbukaan dan partisipasi.

Kalau kita runut ke atas lagi, di dalam Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa diamanatkan bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, diperlukan pencerahan dan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 6 (etika) jenis etika yang dikedepankan, yakni etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika  ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum, etika keilmuwan serta etika lingkungan. Etika politik dan pemerintahan mengajarkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Lebih jauh lagi, kalau kita runut ke Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; berhak mencari, menerima, memperoleh, memiliki, menyimpan,  mengolah dan menyampaikan informasi dengan saluran yang ada; dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia.

Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas diamanatkan, implementasi keterbukaan informasi ditujukan antara lain untuk menjamin hak warga negara mengetahui kebijakan publik; mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka kemudian menjadi urgen bagi pemerintah untuk semakin intensif memfasilitasi terselengaranya pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat. Dalam konteks Pemerintah Daerah setidaknya ada 4 (empat) hal harus dilakukan pemerintah daerah untuk hal ini.

Pertama, bagi Pemerintah Provinsi yang belum, segera melakukan fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi. Untuk level kabupaten/kota tidak wajib membentuk Komisi Informasi. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang­-undang Keterbukaan Informasi dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang­Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Bagi Pemerintah Daerah yang telah memfasilitasi terbentuknya Komisi Informasi berkewajiban memberikan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola bagi Komisi Informasi agar optimal menjalankan fungsinya.

Kedua, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota segera menetapkan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) dan PPID Pembantu. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi; melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi. Untuk mengoptimalkan tugas, PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional. Dengan cara ini maka jelas sudah bagi masyarakat untuk kepada siapa mengajukan permohonan layanan informasi.

Ketiga, Pemerintah Daerah bersama-sama Komisi Informasi bekerja sama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada badan publik maupun warga masyarakat di wilayahnya tentang hak dan kewajiban masing-masing. Badan publik menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; disamping berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan.

Adapun warga masyarakat  berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik;    menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang­undangan

Inilah bagian yang paling membutuhkan waktu, mendorong literasi keterbukaan informasi pada Badan Publik ataupun masyarakat. Mengapa demikian? Pada tataran implementasinya ternyata tidak mudah, belum seluruh Badan Publik menjalankan kewajibannya dengan baik. Keragu-raguan, persepsi yang belum sama mengenai informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh diakses umum, sampai pada kurangnya komitmen dan kesungguhan untuk berbagi informasi masih menjadi kendala. Sebaliknya masyarakat juga tidak serta merta meningkatkan permintaan informasi kepada Badan Publik perihal kegunaan informasi publik bagi pengembangan diri pribadi dan lingkungannya, bagi proses partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik, atau juga bagi mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan tugas fungsi Badan Publik.

Maka tidak salah bila keterbukaan informasi adalah kunci partisipasi. Makin cepat terwujud makin deras partisipasi dan kontribusi masyarakat mengalir.