Nasional

Ini dia Hasil Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara di DIY 2014

Rabu, 26 Maret 2014, bertempat di Hotel Puri Artha Gejayan, diselenggarakan Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Istimewa Yogyakarta. Event tersebut merupakan agenda tahunan, diikuti SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY. Untuk kali ini materi diskusi seputar implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Memang untuk mendiskusikan implementasi undang-undang dimaksud, masih agak dini, mengingat belum ada satupun aturan pelaksanaan yang diterbitkan. Dibutuhkan 19 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden dan 1 (satu) Peraturan Menteri.

Meskipun demikian, nampaknya tema diskusi dirasa cukup menarik, terbukti dari banyaknya peserta yang hadir. Narasumber direncanakan meliputi pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BKD Pemda DIY dan Biro Organisasi Setda DIY. Sayangnya Narasumber dari Kemenpan RB tidak hadir. Berikut pokok-pokok hasil diskusi seputar UU Aparatur Sipil Negara:

1. UU ASN tidak berdampak apapun terhadap penataan struktur organisasi perangkat daerah, sepanjang belum ada peraturan pelaksanaannya.

2. Implementasi UU ASN yang bisa dilakukan baru sebatas penataan usia pensiun, sesuai Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014.

3. Pembentukan lembaga-lembaga yang dikonotasikan sebagai lembaga lain (lembaga yang pembentukannya menindaklanjuti amanat peraturan perundangan) dan/atau lembaga-lembaga yang pembentukannya diadvokasi oleh Kementerian-kementerian teknis agar menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur petunjuk teknisnya.

4. Pembentukan lembaga lain yang diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan agar dapat dibentuk oleh daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dan yang terpenting bahwa fungsi tersebut diselenggarakan oleh daerah, karena ada kecenderungan bahwa apabila Pemerintah Daerah tidak membentuk lembaga tersebut konsekuensinya tidak mendapat dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah.

5. Daerah tidak perlu terburu-buru membentuk lembaga atas dasar adanya kucuran anggaran dari Pusat. Agar dipertimbangkan kontinuitas alokasi anggaran oleh Pusat dan ada tidaknya Permendagri petunjuk teknisnya.

6. Empat hal yang harus dipertimbangkan dalam membentuk kelembagaan perangkat daerah:

a. Adanya Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Wajib dan Pilihan).

b. Adanya Kebutuhan Daerah: sesuaikan dengan potensi daerah

c. Adanya Karakteristik daerah.

d. Adanya Peraturan Perundangan yang mengamanatkan pembentukannya.

Besaran struktur ditentukan berdasarkan metode scoring, apabila tidak memenuhi score minimal maka digabung dengan SKPD lain. Agar tidak membentuk SKPD sekedar menggunakan metode perumpunan tanpa melakukan scoring (beban kerja urusan).