Berita Biro Organisasi Nasional Pemda DIY Pemerintah Daerah Seputar Yogyakarta

FORUM SEKRETARIS DAERAH SELURUH INDONESIA DIY

YOGYAKARTA (9/10/2020) bertempat di Gedhong Pracimasana Komplek Kepatihan DIY tanggal 17 September 2020, Biro Organisasi Setda DIY menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (KOMWIL FORSESDASI) Daerah Istimewa Yogyakarta terkait tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/4846/SJ Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Tindak Lanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Ir. Drajad Ruswandono, MT, sebagai Ketua Komisariat Wilayah Forsedasi DIY dan diikuti oleh Sekretaris Daerah DIY, Sekretaris Daerah se DIY, Kepala BKD DIY, Paniradyo Pati, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro dan Bagian Organisasi se-DIY.

Turut hadir dalam forum tersebut, Kasubdit Wilayah II Direktorat. Fasilitasi Perangkat Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Rozi Beni, S.IP, M.Si.  yang menyampaikan progres dan agenda tindak lanjut penyederhanaan birokrasi. Perlu untuk dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan efektivitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan guna meningkatkan pelayanan publik. Birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan professional guna meningkatkan efektivitas dan efisien di dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Guna Mendukung Akselerasi Penyederhanaan Birokrasi Pemda, Perlu dilakukan Langkah-Langkah antara lain validasi atas laporan/usulan indentifikasi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah, penyiapan dan penelaahan regulasi teknis Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah serta asistensi dan fasilitasi bersama kepada seluruh Pemerintah Daerah.

Transformasi Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional perlu diikuti dan diselaraskan dengan penataan struktur organisasi pada Perangkat Daerah, perencanaan pembangunan daerah dan Anggaran Daerah, dan tindak lanjut Kebijakan/Produk Hukum Daerah. (snr-klb)