Profil Instansi Biro Organisasi Setda DIY
Yogyakarta (26/07/2019) Pemda DIY menerima 2 penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Pelayanan Publik (Sinovik) Tahun 2019 dan 1 Nominasi Penghargaan Internasional Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) di Hotel Gumaya Tower Semarang pada kamis (18/7) malam. Sekda DIY, Ir. Gatot Saptadi mewakili Gubernur DIY untuk menerima 3 penghargaan […]
Yogyakarta (15/07/2019) Pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, telah dilakukan evaluasi pelayanan publik dijajaran Polres Sleman, evaluasi ini diharapkan untuk dapat melihat sejauh mana Polres dapat memenuhi persyaratan pelayanan yang meliputi standar pelayanan dan pemenuhan kepatuhan yang lain dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Hali ini dilakukan mendasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB […]
JAKARTA (04/07/2019) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Kegiatan kompetisi inovasi ini diadakan setiap tahun dengan peserta kompetisi dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD. Pada tahun 2019 Pemda DIY mengirimkan 33 proposal inovasi untuk diikutsertakan dalam kompetisi dan lolos ke tahap […]
YOGYAKARTA (17/06/2019) Dalam rangka mereview dan mencari solusi terhadap permasalahan pelaksanaan program kegiatan pada Biro Organisasi Setda DIY, khususnya yang berkaitan dengan rencana strategik Biro Organisasi periode tahun 2017 – 2022 maka Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan Rapat Kerja Evaluasi dan Penyusunan Renstra serta Pembahasan Standar Pelayanan Biro Organisasi Setda DIY pada hari Jumat (14/06/2019) […]
YOGYAKARTA(23/02) Bertempat di ruang rapat Biro Organisasi lantai 2, Kamis(22/02) dilaksanakan raker Finalisasi Laporan kinerja instansi . Raker Biro Organisasi Setda DIY dipimpin oleh Kepala Bagian Analisa Formasi dan Jabatan Faishol Muslim, S.IP., M.Si dan dihadiri oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Biro Organisasi Setda DIY.
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian; Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan; Balai Proteksi Tanaman Pertanian. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
No Nama Instansi 1 Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY 2 Badan Pusat Statistik 3 Balai Arkeologi Yogyakarta 4 Balai Besar Kerajinan dan Batik 5 Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik 6 Balai Besar Latihan Ketransmigrasian Yogyakarta 7 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejeahteraan Sosial 8 Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan 9 Balai […]
TUGAS : menyelenggarakan ketatausahaan Biro FUNGSI : penyusunan program Subbagian Tata Usaha penyusunan program Biro pengelolaan kearsipan Biro pengelolaan keuangan Biro pengelolaan barang Biro pengelolaan kerumahtanggaan Biro penyelenggaraan kepegawaian Biro pengelolaan kepustakaan Biro pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Biro penyusunan laporan program Biro evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha
TUGAS : Subbagian Pengembangan Kinerja Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kinerja jabatan. FUNGSI : Subbagian Pengembangan Kinerja Jabatan mempunyai fungsi: penyusunan program Subbagian Pengembangan Kinerja Jabatan; pelaksanaan analisis pengembangan kinerja jabatan; fasilitasi pengembangan kinerja jabatan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja jabatan; evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian […]
TUGAS : Subbagian Analisa Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja dan sistem informasi jabatan. FUNGSI : Subbagian Analisa Jabatan mempunyai fungsi sebagai berikut: penyusunan program Subbagian Analisa Jabatan; penyiapan bahan kebijakan pemanfaatan dan pengembangan analisis jabatan dan analisis beban kerja; melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja; fasilitasi […]
Semenjak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam rangka Pelaksanaan asas Desentralisasi Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan mulai dari […]
TUGAS : Subbagian Standarisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan standarisasi. FUNGSI : Subbagian Standarisasi mempunyai fungsi: penyusunan program Subbagian Standarisasi; penyusunan standarisasi berbagai bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; penyiapan bahan kebijakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standarisasi; fasilitasi penyelenggaraan laporan kinerja instansi; evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Standarisasi.