Berita Biro Organisasi Nasional Pemda DIY Publikasi Seputar Yogyakarta

APA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI PEMDA DIY ?

Bukan hal mudah penyederhanaan birokrasi dilakukan. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Pertimbangan yang mendasar bagi DIY mengingat salah satu urusan keistimewaan di bidang Kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Penyederhanaan birokrasi tidak serta merta mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional, namun  dengan melihat aspek organisasi, aspek tata laksana, maupun aspek manajemen ASN. Tak hanya itu, Mapping Urusan Pemerintahan Daerah juga mempertimbangkan 32 Urusan Konkuren  dan Penugasan sebagian urusan Absolut sebagai basis Penataan Perangkat Daerah. Tahap-tahap untuk penyesuaian jabatan harus melalui setiap Urusan Pemerintahan dipilah (clustering) item dan sub urusan apa saja yang langsung terkait dengan perizinan, dan investasi, mapping Urusan Pemerintahan tersebut sebagai basis untuk Penataan Perangkat daerah (Perampingan Struktur) dan Jabatan, serta penyesuaian regulasi dan kebijakan keistimewaan. Output ini sebagai bahan untuk sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi dengan stakeholder yaitu dengan Tim Perencanaan Anggaran Daerah. Pertimbangannya adalah untuk menghitung penyelarasan kebutuhan anggaran. Langkah kongkrit yang dilakukan adalah

  1. Identifikasi sementara OPD yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya;
  2. memetakan sementara jabatan struktural dan identifikasi sementara kesetaraan jabatan tersebut ke jabatan fungsional; dan
  3. memetakan sementara jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan untuk menampung peralihan.

Pertimbangan lainnya adalah

1. Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level jabatan dalam OPD;

2. Penyederhanaan birokrasi pada Jabatan Pengawas (Eselon IV) tidak dilakukan     terhadap:

a) Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggungjawab dalam penggunaan anggaran dan pengguna barang/jasa;

b) Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan;

c) Jabatan yang memiliki kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam UU Keistimewaan DIY

3. Rumpun jabatan fungsional ditetapkan sebagaimana jabatan fungsional yang sudah diatur oleh pusat. (Tisna-klb)