Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

FORKOMPANDA DIY DI GUNUNGKIDUL

Berita - Biro Organisasi

 

YOGYAKARTA (28/072016} Bertempat di Kawasan Agrowisata Patra-Nglanggeran Kecamatan Patuk Gunungkidul diselenggarakan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah (Forkompanda) DIY, Rabu(27/07).

Forum ini merupakan agenda pertemuan rutin yang didesain untuk menemukenali, mengupayakan solusi bersama dan juga mereview kembali langkah-langkah solusi atas berbagai permasalahan aparatur, khususnya yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia. Hal tersebut  seiring dengan dinamika politik, sosial, ekonomi dan budaya yang terjadi pada lingkup regional, nasional maupun global, aparatur Negara senantiasa dituntut untuk mampu merespon secara cepat dan tepat berbagai tuntutan perubahan yang terjadi.

Forkompanda kali ini juga dilaksanakan halal-bihalal yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Gunungkidul Ir. Anik Indarwati, MP.

Pada kesempatan tersebut dibahas rencana tindak lanjut hasil pemetaan urusan Kabupaten/Kota dimana Berita Acara telah dikirim  kepada Kementerian Dalam Negeri. Arahan Kepala Biro Organisasi Setda DIY yang disampaikan Kabag Kelembagaan Noviar Rahmad,  diharapkan penyusunan organisasi perangkat daerah disamping mengacu hasil pemetaan urusan juga harus mempertimbangkan ketersediaan SDM,  kemampuan keuangan daerah dan potensi daerah. Forum juga masih berkeinginan adanya pengaturan keseragaman pakaian dinas Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota se-DIY.

Forkompanda diikuti antara lain  Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY beserta jajarannya, Kabag Organisasi Setda Kab. Kulon Progo beserta jajarannya, Kabag  Organiasi Setda Kota Yogyakarta beserta jajarannya, Kabag Organisasi Setda  Kab. Sleman beserta jajarannya, Kabag Organisasi Setda Kab. Bantul beserta jajarannya, Jajaran Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kulon Progo, dan Kabag Organisasi Setda Kab. Gunungkidul beserta jajarannya sebagai tuan rumah.[wbs/why/mtn]

 

 

STUDI ORIENTASI BUDAYA KERJA KOTA SEMARANG

Berita - Biro Organisasi

 

YOGYAKARTA (28/07/2016) Biro Organisasi Setda DIY melakukan kunjungan kerja studi orientasi tantang budaya kerja ke Bagian Organisasi Setda Kota Semarang, Selasa(26/07). Rombongan  dipimpin Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY Drs Noviar Rahmad Msi diterima Kabag Organisasi Setda Kota Semarang, Yudi Hardiyanto dan jajarannya di ruang pertemuan instansi.

Drs Noviar Rahmad Msi mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan adalah untuk meningkatkan wawasan dan mendapatkan informasi tentang pelaksanaan budaya kerja aparatur Pemda DIY. Pemda DIY telah memiliki budaya pemerintahan “SATRIYA” yang berarti  Selaras, Akal budi luhur-jati diri, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin percaya diri dan Ahli profesional yang dijabarkan dalam indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Pergub DIY nomor 72/ 2008 tentang budaya pemerintahan di DIY dan Pergub nomor 53/ 2014 tentang pedoman pelaksanaan budaya pemerintahan. Masing-masing PNS telah mengenakan pin Satriya  dan memiliki buku saku budaya kerja Satriya. Dalam implementasinya SKPD di DIY telah mencapai nilai ”B” dan dalam waktu dekat ditargetkan segera mencapai nilai “A”.

Sedangkan Kabag Organisasi Setda Kota Semarang selaku tuan rumah  dalam menyambut tamunya memaparkan budaya kerja lingkungan Pemerintah Kota Semarang yaitu “ SEPAKAT PRIMA” singkatan dari Semangat kerja, Profesionalisme, Akuntabilitas, Integritas, dan Pelayanan Prima.  Budaya kerja diatur dalam Peraturan Walikota Semarang nomor 7 tahun 2016 tentang budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.  Budaya kerja tersebut mendukung visi dan misi “Semarang Hebat” yang dicanagkan Walikota Semarang.

Kedua pihak bersepakat untuk meningkatkan sharing dan saling tukar informasi dalam mengimplementasikan budaya organisasi masingt-masing, karena budaya kerja sangat penting dan  kalau dibiarkan akan menyimpang.

Usai acara dilanjutkan ramah-tamah dan saling tukar informasi mengenai potensi masing-masing daerah (wbs/mtn/nt)

 

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DIY

Berita - Biro Organisasi

YOGYAKARTA (21/06/2016) -  Bertempat di Gedung Radya Suyoso KepatihanYogyakarta Pemda DIY dalam hal ini  Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan kegiatan klarifikasi data pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota se-DIY. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari Rabu-Jumat (15-17/06/2016) tersebut, menghadirkan Tim Verifikasi Pemetaan Urusan Pemerintahan dan P3D Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian dan Lembaga Teknis terkait.

Dalam sambutan  Gubernur DIY yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda DIY Dra Kristiana Swasti MSi saat  pembukaan mengatakan, pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi dasar tipologi kelembagaan perangkat daerah khususnya untuk Pemerintah DIY tidak dilakukan. Namun terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota tetap dilakukan.

Kekhususan terhadap kelembagaan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY memiliki 5 (lima) urusan Keistimewaan salah satunya urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 399 yang menyatakan bahwa terhadap Daerah Khusus dan Daerah Istimewa ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud diberlakukan kecuali diatur khusus dalam Undang-Undang yang mengatur tentang kekhususan dan keistimewaan.

Terkait hal tersebut Pemda DIY bersama DPRD DIY telah menetapkan Kelembagaan Pemda DIY melalui Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY, dan seluruh jabatan terhadap kelembagaan dimaksud telah dilantik.

Sedangkan pada akhir kegiatan Kepala Biro Organisasi Setda Drs YB Jarot Budi Harjo bersyukur, kegiatan yang berlangsung secara maraton tiga hari  tersebut berhasil  menyelesaikan pemetaan seluruh urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota meliputi 32  (tiga puluh dua) urusan pemerintahan dan 9 (sembilan) SKPD penunjang. “ Berita acara hasil pemetaan kami pastikan ditanda-tangani oleh Kementrian Dalam Negeri, Kementrian dan Lembaga Teknis terkait, Perwakilan Pemda DIY dalam hal ini Kepala Biro Organisasi Setda DIY serta Kepala Bagian Organisasi masing-masing Kabupaten/Kota” imbuhnya.(why/bws/mtn)

 

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1087
mod_vvisit_counterKemarin1990
mod_vvisit_counterMinggu ini6443
mod_vvisit_counterMinggu kemarin12362
mod_vvisit_counterBulan ini31561
mod_vvisit_counterBulan kemarin38945
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan533553

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User