Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas



Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah

Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah terlihat menggeliat. Namun tidak setiap daerah memiliki kesamaan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasinya. Menurut hasil kajian PKP2A I Bandung, terdapat beberapa tipologi reformasi di daerah:

  1. Tipologi 1, yaitu daerah yang sudah melakukan RB atas inisiatif sendiri sebelum ada grand design dan roadmap, contohnya: Pemda DIY dan Kota Denpasar
  2. Tipologi 2, di mana daerah melakukan RB secara substantive yaitu atas inisiatif sendiri. Contohnya: Kota Surabaya, Kota Gresik, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Banda Aceh.
  3. Tipologi 3, yaitu daerah melakukan RB secara prosedural yang dimulai degan menyusun roadmap. Contohnya: Provinsi jawa Barat, Provinsi Banten, dan Kabupaten Sukabumi.
  4. Tipologi 4, yaitu daerah yang belum melakukan RB secara substantive maupun procedural.

Selanjutnya...

 

KELEMBAGAAN LSP (LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI) PEMDA CABANG PROVINSI

Pada Prinsipnya Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan (PP No. 38 Tahun 2007).

Dari 31 urusan tersebut yang menjadi urusan lingkup Kementerian Dalam Negeri adalah urusan:

  1. Administrasi kependudukan dan catatan sipil
  2. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  3. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  4. pemberdayaan masyarakat dan desa.

Selanjutnya...

 

BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DIDUKUNG OLEH KEARIFAN LOKAL YOGYAKARTA

Masyarakat dewasa ini menginginkan pemerintahan yang mengerti kebutuhan mereka, tanpa pandang bulu. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut pemerintahpun harus menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta transparan dan akuntabel. Tuntutan masyarakat yang semakin cerdas tersebut harus dapat disikapi dengan bijak. Kinerja yang bagus sangat dituntut bagi seorang pegawai negeri sipil, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi seorang pamong praja. Artinya seorang pegawai negeri sipil haruslah mejadi pelayan public, bukan pangreh praja yaitu penguasa.

Selanjutnya...

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini21
mod_vvisit_counterKemarin230
mod_vvisit_counterMinggu ini907
mod_vvisit_counterMinggu kemarin1589
mod_vvisit_counterBulan ini5688
mod_vvisit_counterBulan kemarin1106
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan7539

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User