Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

SMA/ SMK NEGERI SE-DIY TERAPKAN BUDAYA SATRIYA

Berita - Biro Organisasi

 

YOGYAKARTA (22/08/2017) -  Bertempat di Gedung Unit VIII Kompleks Kepatihan Yogyakarta, seluruh SMA Negeri dan SMK Negeri se-DIY mengikuti pendampingan penyusunan rencana aksi (ction plan) tahunan yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Setda DIY. Para peserta terdiri para guru maupun ASN tata usaha sekolah.

Kegiatan yang dilaksanakan secara maraton mulai 08 hingga 23 Agustus 2017 mendatang ditargetkan dapat 100 persen menuntaskan seluruh SMAN dan SMKN se-DIY menyusun rencana aksi (action plan) tahunan sebagai acuan untuk mengimplementasikan budaya organisasi di masing-masing  sekolah.

Diharapkan para peserta asistensi nantinya dapat membidik perubahan di lingkungan instansi masing-masing dalam penerapan budaya pemerintahan SATRIYA sebagaimana diatur Pergub DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY dan Pergub DIY Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan.

“SATRIYA” mengandung makna Selaras, Akal budi luhur, Teladan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri dan Ahli profesional sebagaimana filosofi Hamemayu Hayuning Bawana.

Dalam arahannya Kepala Biro Organisasi Setda DIY, Drs. YB. Jarot Budi Harjo berharap hasil penyusunan rencana aksi (action plan) tersebut dapat digunakan untuk sarana pandu dan sebagai bahan kebijakan peningkatan  tindak lanjut dalam upaya mengimplementasikan budaya SATRIYA  di masing-masing sekolah. Kepala Biro menekankan, implementasi budaya pemerintahan dapat secara nyata mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.(nt/mtn)

 

Finalisasi Perka BKN Tentang Cuti PNS, BKN Konsinyasi Dengan KemenpanRB Dan Kemenkumham

Artikel - Pemerintah Pusat

Jakarta-Humas BKN, Setelah Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi diterbitkan pada 17 Juli 2017, BKN kembali lakukan finalisasi Perka BKN tentang cuti PNS.

Untuk pembahasan finalisasi Perka BKN tentang cuti PNS, BKN juga melibatkan institusi terkait seperti Kemenpan RB dan Kemenkumham dalam Konsinyasi Laporan Penyusunan/Perumusan Perka BKN sebagai pelaksanaan PP 11/2017 yang berlangsung Selasa, (15/08) di Jakarta.

Direktur Peraturan Perundang-Undangan BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa sebelum Perka BKN ini ditetapkan, BKN perlu lakukan harmonisasi perumusan dan penyusunan Perka dengan KemenpanRB dan Kemenkumham untuk menghindari adanya tumpang tindih aturan antar instansi terkait.

“Harmonisasi BKN dengan KemenpanRB dan Kemenkumham harus dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan,” ungkap Haryomo dalam laporan penyelenggaraan konsinyasi.

BKN terus bergerak menyelesaikan penyusunan turunan PP 11/2017 berupa Perka BKN yang diamanahkan kepada BKN. Untuk mempercepat penyusunan, BKN sudah membentuk Tim Program Kerja (Pokja) untuk 13 Perka BKN yakni:

1. Perka tentang Penyusunan Kebutuhan PNS;

2. Perka tentang Pengadaan PNS;

3. Perka tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas;

4. Perka tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional;

5. Perka tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi;

6. Perka tentang Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun;

7. Perka tentang Pemberian Cuti;

8. Perka tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

9. Perka tentang Masa Persiapan Pensiun;

10. Perka tentang Pemberhentian PNS;

11. Perka tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator;

12. Perka tentang Sistem Informasi ASN;

13. Perka tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi.

Sumber: http://www.bkn.go.id/berita/finalisasi-perka-bkn-tentang-cuti-pns-bkn-konsinyasi-dengan-kemenpanrb-dan-kemenkumham

 

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMDA DIY

Berita - Biro Organisasi

YOGYAKARTA (15/08/2017) - Sebagai tindak lanjut dari Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan inventasirasi UPT Pemda DIY. Hal ini terkait dengan mandat bahwa penyesuaian UPT berdasarkan Permendagri dimaksud harus dapat dirampungkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan. Adapun jadwal pendampingan dan desk rincian tugas fungsi UPT dari sejumlah 16 (enam belas) Dinas/ Badan Pemda DIY diselenggarakan (11-30/08). Ditargetkan 4 September mendatang dokumen UPT dari masing-masing Dinas/Badan harus terkumpul di Biro Organisasi.

Keberadaan UPT provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukannya ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan dokumen kajian akademis pembentukan UPT dan analisis rasio belanja pegawai.

Dalam arahannya Kepala Biro Organisasi Setda DIY Drs YB Jarot Budi Harjo mengutarakan, dalam evaluasi UPT lebih menekankan menata kembali UPT yang sudah ada dari pada membentuk UPT baru. Karena bila asal membentuk UPT sekalipun sangat diperlukan dalam pelayanan kepada masyarakat dikhawatirkan tugas dan fungsinya tidak tidak berjalan optimal. Lebih lanjut ditambahkan faktor anggaran, sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur sipil negara petugas teknis yang kompeten harus diperhitungkan secara cermat.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan tim Biro Organisasi Setda DIY, permasalahan paling umum adalah keterbatasan aparatur sipil negara yang akan melaksanakan tugas di UPT tersebut (ern,mtn)

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini349
mod_vvisit_counterKemarin273
mod_vvisit_counterMinggu ini2752
mod_vvisit_counterMinggu kemarin5475
mod_vvisit_counterBulan ini12788
mod_vvisit_counterBulan kemarin24509
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan701917

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User