Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas



Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

Menguatkan Unit Pelaksana Teknis sebagai Ujung Tombak Pelayanan, Why not?

Artikel - Artikel Umum

Kalau kita kembali pada filosofi dibentuknya pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, kiranya kita sepakat betapa pentingnya memperkuat instansi/unit kerja yang berada di garis terdepan dalam pelayanan, yang kita sebut sebagai Unit Pelaksana Teknis. Bagi Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

Namun demikian umum kita jumpai kondisi UPT belum seperti yang diharapkan mengemban misi ujung tombak pelayanan. Potensi duplikasi yang cukup tinggi dengan SKPD induk, kekurangan SDM, kekurangan sarpras atau bahkan juga anggaran yang kurang memadai menjadi persoalan utama, seolah bersaing mendapatkan resorsis dengan SKPD induknya. Tidak jarang kebijakan-kebijakan berkaitan dengan 5M (man, money,  material, methode, machine) pun dirasa lebih memprioritaskan SKPD induk. Maka yang terjadi kinerja dan output pelayanan pun belum optimal.

Selanjutnya...

 

Inovasi dan Regulasi: Keduanya sebagai Dua Sisi dari Mata Uang yang Sama

Artikel - Artikel Umum

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";}

Sudah menjadi kebutuhan mendesak sebetulnya untuk membiasakan inovasi di kalangan birokrasi pemerintah. Dinamika permasalahan publik, dinamika sebuah kawasan, globalisasi menjadi alasan utama mengapa inovasi harus dilakukan. Hanya saja keberanian untuk melakukan inovasi masih menjadi kendala tersendiri, seolah-olah inovasi menjadi hal tabu.

Kini dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sebagian materinya diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pintu melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Inilah yang ditunggu-tunggu. Pemerintah dan DPR memahami hambatan utama inovasi adalah ketidakcukupan regulasi. Inovasi dan regulasi adalah satu paket, dua sisi dari mata uang yang sama, yakni mata uang peningkatan kinerja pelayanan.

Selanjutnya...

 

Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Penataan Jabatan, Apa Prasyaratnya?

Artikel - Artikel Umum

14.00

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;}

Secara umum jabatan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis. Pertama, Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan struktural secara tegas ada tergambar dalam struktur organisasi. Kedua, Jabatan Fungsional (Tertentu) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu, bersifat mandiri serta untuk kenaikan pangkatnya dipersyaratkan dengan angka kredit. Ketiga, Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak pegawai dalam rangka melaksanakan tugas teknis substantif maupun administratif serta untuk kenaikan pangkatnya tidak dipersyaratkan dengan angka kredit.

Ada setidaknya 2 argumen mengapa penataan jabatan berkorelasi erat dengan reformasi birokrasi. Pertama, pada prinsipya jabatan mewadahi tugas, oleh karena itu komposisi jabatan-jabatan yang ada dalam suatu lembaga harus dapat mengakomodir seluruh tugas lembaga. Harapannya seluruh tugas dapat berjalan optimal dengan jabatan-jabatan itu. Sebaliknya, jabatan yang tidak berkorelasi dengan tugas lembaga tidak perlu kemudian diadakan. Mengapa demikian karena seluruh tugas lembaga akan didistribusikan habis ke dalam jabatan-jabatan itu.

Kedua, di dalam jabatan melekat pula hak-hak keuangan dan fasilitas bagi pejabatnya. Hak keuangan dan fasilitas paling banyak melekat pada jabatan struktural, setara dengan besarnya tanggung jawab dan wewenang yang dibebankan; menyusul kemudian jabatan fungsional tertentu. Hak-hak keuangan dan fasilitas relatif paling sedikit melekat pada jabatan fungsional umum. Semakin banyak jabatan struktural, maka semakin banyak pula dibutuhkan jabatan fungsional umum sebagai bawahannya yang melaksanakan tugas teknis dan administratif. Pada kondisi tertentu banyaknya jabatan struktural juga akan diikuti bertambahnya kebutuhan jabatan fungsional tertentu yang dibebani tugas-tugas dengan keahlian dan/atau ketrampilan seorang profesional. Artinya, komposisi jabatan berkorelasi langsung dengan belanja pegawai (paling tidak untuk gaji dan tunjangan) dan belanja barang dan jasa (untuk meyediakan fasilitas jabatan).

Selanjutnya...

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini8
mod_vvisit_counterKemarin218
mod_vvisit_counterMinggu ini1062
mod_vvisit_counterMinggu kemarin1191
mod_vvisit_counterBulan ini8
mod_vvisit_counterBulan kemarin4444
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan109404

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User