Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas



Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

Konsep Link and Match dalam Pengembangan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Artikel - Artikel Umum

Dalam sebuah kesempatan diskusi kemarin pagi sampai siang mencermati kinerja perangkat daerah khusnya Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah terungkap adanya 3 permasalahan utama yang masih menjadi hambatan kinerja; yakni aspek kelembagaan, aspek SDM aparatur dan aspek ketatalaksanaan. Pada aspek kelembagaan, meskipun struktur dan tugas fungsi sudah cukup jelas namun pada tataran kegiatan masih ditemukan duplikasi. Pada aspek SDM aparatur dari sisi kuantitas dirasakan belum memadai, beberapa unit eselon iv hanya ditopang satu pejabat fungsional umum, itupun beberapa merupakan tenaga administrasi, maka teknis substantif diambil alih pejabat eselon iv.  Dari sisi kualitas, kompetensi knowledge dan skills pegawai pada masih menjadi kendala. Pada beberapa Biro yang menyiapkan bahan perumusan kebijakan, SDM belum dibekali dengan pengetahuan tentang analisis kebijakan, tidak semua pegawai familiar dengan komputer dan seterusnya. Namun dari sisi attitude nampaknya sudah mengarah pada budaya kerja yang disiplin dan produktif.

Pada aspek tata laksana mekanisme dan intensitas relasi antar SKPD belum terbangun dengan baik. Inilah yang lebih banyak disepakai oleh para peserta diskusi untuk diintensifkan dalam rangka meningkatkan kinerja. Dari poin ini penulis menyampaikan pendapat tentang perlunya melakukan pengembangan tata laksana berbasis link and match.  Asumsi dasarnya, ketika suatu unit kerja dibentuk maka ada kewajiban bagi kita untuk “memasukkannya” dalam sistem mata rantai penyelenggaraan tugas pemerintah. Apa yang menjadi output suatu unit kerja harus dijamin akan menjadi input bagi unit kerja lainnya. Tanpa itu maka dipastikan ada unit kerja yang iddle ataupun menghasilkan output tetapi tidak terpakai. Dan inilah pemborosan.

Selanjutnya...

 

Arah Penataan Lembaga Non Struktural

Dalam sebuah pemerintahan, diperlukan kelembagaan yang akan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan visi dan misi pada lembaga utama. Baik pemerintah pusat maupun daerah memerlukan kelembagaan yang akan mempermudah jalannya pemerintahan secara efektif dan efisien. Seiring berjalannya waktu, kelembagaan yang tersusun belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal sehingga muncul gejala tumbuh sebuah lembaga di luar structural, yang juga dilatarbelakangi oleh desakan public dalam rangka penyeleggaraan pemerintahan yang lebih baik (good governance). Selain karena hal itu, dalam dinamika penyelenggaraan suatu pemerintahan, ternyata muncul fungsi dan dan tugas lain yang harus ditangani, terkait jalannya tugas sebuah kelembagaan, sehingga perlu dibentuk sebuah kelembagaan yang bersifat independen. Lembaga yang kemudian disebut sebagai lembaga non structural tersebut akhirnya diperkuat dengan peraturan yang mendasarinya sehingga keberadaannya semakin kuat secara hukum serta dapat menjalankan fungsinya sebagaimana perintah yang ada dalam dasar hukum pembentukannya. Dalam hal ini Lembaga nonstruktural (disingkat LNS) mempunyai beberapa karakteristik yakni: sebagai sebuah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu; keberadaannya untuk menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah yang bersifat spesifik, yang tidak dilaksanakan oleh SKPD namun mempunyai keterkaitan dengan tugas fungsi utama SKPD; operasionalisasinya berada dalam koordinasi dan fasilitasi SKPD, keanggotaannya dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; pembiayaan berasal dari anggaran negara dan sumber lainnya (baik APBN, APBD DIY, serta donatur atau swadaya).

Selanjutnya...

 

Belajar dari Sektor Swasta (Bisnis) untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik (Pemerintah)

Artikel - Artikel Umum

Menyambung tulisan kemarin, sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sistem operasi institusi bisnis-perusahaan.  Sumber tulisan ini masih sama, yakni catatan kuliah penulis pada saat mengikuti kuliah Kewirausahaan Sektor Pulik pada Program Studi Administrasi Publik Pasca Sarjana UGM.

Pertama, institusi bisnis memiliki kemampuan lebih dalam mengenal pelanggan dengan segala ekspektasinya. Banyak hal dilakukan untuk lebih intens mengenal pelanggan, antara lain melalui riset dan pengembangan, ya lalu hasilnya adalah layanan yang lebih baik dirasakan pelanggannya. Sektor publik mestinya juga bisa lebih mengenal pelanggan dengan catatan ada kesadaran, komitmen waktu, komitmen anggaran untuk lebih menempatkan pelanggan sebagai penentu keputusan.

Kedua, institusi bisnis memiliki sistem insentif yang lebih jelas. Hal ini tentu tidak terlepas dari konkretnya produk barang/jasa yang dihasilkan, seberapa banyak bisa dikuantifikasi, seberapa baik bisa diukur. Apalagi tolok ukurnya lebih jelas, yakni kenaikan profit, indeks harga saham, omzet penjualan, atau zero return. Sektor publik bisa mengembangkan sistem insentif yang jelas. Syaratnya hanya satu: kaitkan insentif dengan capaian kinerja. Misalkan di lingkungan Puskesmas, pimpinan dan staf dapat berikan tambahan penghasilan untuk keberhasilan meningkatkan jumlah kunjungan pasien. Kantor pelayanan pajak untuk keberhasilan meningkatkan perolehan pajak dan menurunkan tunggakan pajak.

Selanjutnya...

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini69
mod_vvisit_counterKemarin305
mod_vvisit_counterMinggu ini1039
mod_vvisit_counterMinggu kemarin1415
mod_vvisit_counterBulan ini5596
mod_vvisit_counterBulan kemarin4625
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan115173

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User