Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas



Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL

Saat ini Biro Organisasi sedang melakukan identifikasi Lembaga Non Struktural di lingkungan Pemda DIY. Hal tersebut ditujukan untuk monitoring dan evaaluasi lembaga yang ada sehingga dalam penataan dan pengelolaannya ke depan dapat dilakukan dengan baik. Lembaga Non Struktural (LNS) merupakan sebuah  lembaga yang dibentuk untuk :

Selanjutnya...

 

Evaluasi Jabatan untuk Penyusunan Kelas Jabatan

Artikel - Artikel Umum

Evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya berupa nilai dan kelas jabatan ini dapat digunakan antara lain dalam program kepegawaian,seperti: penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem penggajian.

Evaluasi jabatan didahului dengan penyusunan peta jabatan; penyusunan informasi faktor jabatan baik faktor jabatan struktural maupun faktor jabatan fungsional.Setelah itu dilakukan penilaian dan pemeringkatan jabatan dan melakukan rekapitulasi jumlah pegawai pada setiap SKPD kemudian bermuara pada keseluruhan jumlah pegawai di Pemda DIY.

Selanjutnya...

 

Memaknai Anggaran Berbasis Kinerja yang Seperti Apa?

14.00 800x600

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

Kurang lebih 10 tahun pemerintah diperkenalkan dan telah pula melaksanakan apa yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja. Sebuah sistem pengangggaran, anggaran berbasis kinerja dilawankan dengan sistem penganggaran metode tradisional (item line budget, Ditjen Anggaran Kemenkeu, 2014). Bila pada pola tradisional titik beratnya membelanjakan dengan tolok ukur utamanya keseimbangan antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja, tidak ada tujuan spesifik apa yang akan dicapai, lalu tidak ada audit apakah pelaksanaannya signifikan mencapai tujuan; maka tidak demikian halnya dengan anggaran berbasis kinerja.

Di dalam anggaran berbasis kinerja sebetulnya pengusul anggaran dituntut lebih untuk mempertanggungjawabkan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pelaporannya. Mulai perencanaan harus jelas betul output apa dan tujuan apa yang hendak dicapai program/kegiatan, lalu apa tolok ukur capaiannya (bentuk, kuantitas, kualitas, waktu, tempat/lokasi, dst) berapa besaran anggaran yang diminta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas untuk mencapai output itu.

Pada saat pelaksanaan maka akan diukur betul bagaimana capaian atas apa yang sudah direncanakan. Realisasi fisik dan penyerapan anggaran dibandingkan betul. Maka pada saat pelaporan seharusnya berbasis data dan fakta. Itulah makna sesungguhnya dari anggaran kinerja, membelanjakan untuk suatu output/outcome yang jelas dengan tolok ukur keberhasilan yang spesific, measurable (terukur) , attainable (dapat dicapaai), rational dan berbatas waktu.

Implementasinya hingga saat ini masih juga ada bias makna. Anggaran berbasis kinerja diartikan bahwa semua aktifitas pemerintah harus berbiaya, harus teranggarkan dulu. Yang tidak teranggarkan jangan dilakukan karena tidak akan diukur capaiannya. Yang tidak dianggarkan tidak dijalankan meskipun menjadi tugas fungsinya. Mekanisme harus ada anggaran lebih dulu malah membelenggu keharusan instansi pemerintah beraktifitas menyelenggarakan tugas fungsinya. Tidak jarang ditemukan pelayanan publik atau penegakan aturan menjadi terlambat karena menunggu anggaran. Pendek kata seolah anggaran berbasis kinerja memperlambat responsiveness instansi pemerintah bertindak. Belum lagi berbicara tentang kualitas dari apa yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah ketika anggarannya sudah tersedia.

Haruskah demikian? Bagaimana menyiasatinya?

Selanjutnya...

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini28
mod_vvisit_counterKemarin111
mod_vvisit_counterMinggu ini28
mod_vvisit_counterMinggu kemarin847
mod_vvisit_counterBulan ini1882
mod_vvisit_counterBulan kemarin3523
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan102662

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User