Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas



Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

Bagaimana Pemerintah/Pemerintah Daerah Berperan sebagai Fasilitator yang Handal?

Artikel - Artikel Umum

Mengelola public interest, tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha. Karenanya pemerintah berkewajiban memberikan fasilitasi utamanya terhadap masyarakat dan dunia usaha dalam berbagai hal. Sebetulnya fasilitasi yang dilakukan pemerintah mencakup pula fasilitasi terhadap instansi pemerintah sendiri ataupun antar level pemerintahan, tidak hanya fasilitasi terhadap masyarakat dan dunia usaha. Diskusi kali ini mencoba menggali apa saja pokok-pokok aktifitas yang dilakukan ketika pemerintah berperan memfasilitasi.

Pertama, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, fasilitasi berkaitan dengan penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dari pengertian ini maka secara umum pemerintah dituntut mampu memahami dengan baik apa yang menjadi permasalahan pihak yang difasilitasi sehingga kemudian dapat memberikan problem solving yang tepat, bisa berupa bantuan keuangan, bantuan personil, bantuan teknis, bantuan administratif/manajemen dan/atau  bantuan sarana prasarana.

Kedua, di dalam   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, istilah fasilitasi dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan keadaan yang kondusif. Dari pengertian ini maka secara umum pemerintah diharapkan dapat memahami dengan baik berbagai peluang, kekuatan, kelemahan dan ancaman terhadap pihak yang difasilitasi sehingga kemudian dapat mengurangi hambatan dan memaksimalkan potensinya.

Ketiga, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, fasilitasi berkaitan dengan pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi. Maka dalam hal ini pemerintah harus pandai-pandai memonitor bagian-bagian mana yang bermasalah, tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak optimal atau potensial menghambat pencapaian tujuan. Terhadap hal seperti itu lalu disikapi dengan kebijakan, arahan, bimbingan, juknis pelaksanaan, mediasi, pendampingan terhadp pihak-pihak  yang difasilitasi.

 

Manajemen Kinerja Bermedia Kotak Saran: Simpel dan Efektif

Artikel - Artikel Umum

Kita berada dalam era transparansi. Kita berada dalam era kompetisi. Dengan itu sekarang ini sebetulnya semua bentuk institusi, baik institusi masyarakat, pemerintah, swasta apalagi mesti berbenah diri.  Kata pepatah, orang bijak bisa berubah pikiran tetapi orang yang bodoh tidak akan pernah mau. Hadits Rasulullah SAW menyatakan bahwa barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin maka ia termasuk orang yang celaka; barang siapa hari ini sama dengan kemarin maka ia termasuk orang yang merugi; dan barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung.  Saban hari Transparansi dan kompetisi menjadikan dinamika.

Agar kita termotivasi untuk berubah, mengetahui hal-hal apa yang harus diubah, kita membutuhkan masukan orang lain. Tidak terkecuali institusi tempat kita bekerja banyak membutuhkan masukan kritik dan saran sebagai bagian dari manajemen kinerja. Surya Dharma (2013) dalam bukunya Manajemen Kinerja mengemukakan, manajemen kinerja berkaitan dengan upaya menentukan dan menyepakati sasaran, mempersiapkan rencana kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja serta memberikan imbalan atas kinerja.

Berkaitan dengan fase memantau dan mengevaluasi kinerja, ada satu media yang sebetunya sangat efektif yakni kotak saran. Melalui kotak saran orang menjadi tidak sungkan memberikan masukan bahkan kritik pedas sekalipun. Ada beberapa prasyarat harus terpenuhi agar penggunaan kotak saran menjadi efektif sebagai berikut:

Sepakati bersama di intern institusi bahwa ada media kotak saran untuk sarana perbaikan bersama. Siapapun diharapkan terbuka dan berbesar hati terhadap kritik dan saran.

Pastikan pengguna layanan atau stakeholder institusi kita mengetahui adanya media kotak saran. Petugas front office diberi tugas untuk mengingatkan dan mengarahkan pengguna layanan, tamu untuk memberikan masukan lewat kotak saran.

Masukan ditelaah, dikaji oleh unit kerja yang menangani tata usaha atau umum, dijadikan sebagai bahan feedback penyempurnan kinerja dan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Setelah dirumuskan langkah penyempurnaan, sediakan layanan konsultasi dan choaching untuk mendampingi pegawai atau unit yang harus disempurnakan kinerjanya.

Evaluasi hasil setelah konsultasi dan choaching

Ulangi lagi dari langkah 1, dan pastikan ada feedback berikutnya.

 

Penamaan Jabatan pun Seharusnya Berbasis Outcome, Maka Struktur Organisasi Harusnya Flat

Artikel - Artikel Umum

Dalam sebuah kesempatan diskusi Forum Pendayagunaan Aparatur Negara DIY di Kota Yogyakarta beberapa hari yang lalu, ada sebuah informasi menarik dari Kementerian PAN & RB  oleh salah satu teman dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Bahwa desain nama-nama jabatan sudah seharusnya ditata ulang, tidak lagi berbasis proses ataupun output tetapi sudah harus berbasis outcome. Misalnya, nama jabatan fungsional umum Caraka dan Pengarsip diganti, diringkas menjadi Pengadministrasi umum. Uraian tugas jabatannya tentu mengampu mulai dari pemrosesan naskah dinas, pencatatan, distribusi dan penyimpanan/pengarsipan.

Secara pribadi penulis berpendapat  langkah tersebut sangat bagus. Mari coba kita kembalikan pada filosofi terbentuknya pemerintah. Dalam teori Trias Politika kita mengenal adanya pemisahan kekuasaan: legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Unsur legislatif yang direpresentasikan oleh DPR/DPRD bertugas menyusun undang-undang/Peraturan Daerah, menyusun APBN/APBD dan mengawasi jalannya pemerintahan. Unsur eksekutif yang direpresentasikan oleh Pemerintah (Presiden beserta para pembantunya/Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota beserta perangkat daerah) bertugas menjalankan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Unsur yudikatif bertugas menegakkan undang-undang.

Bisa dipahami apabila eksekutif (aparatur pemerintah, PNS) adalah unsur pelaksana. Eksekutif hadir untuk menjalankan pembangunan, melayani masyarakat. Sudah seharusnya fokus utamanya adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Meskipun demikian penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menyangkut teknis tetapi juga memerlukan manajemen, pengaturan (regulasi),  fasilitasi teknis dan fasilitasi administratif serta kemitraan; disamping teknis pelaksanaan pelayanan itu sendiri tentunya. Maka secara umum terdapat 3 (tiga) kelompok tugas pemerintah: tugas manajerial, tugas teknis dan tugas administratif. Lalu tugas teknis sendiri dikelompokkan menjadi teknis penunjang dan teknis  substantif. Karenanya di dalam struktur jabatan organisasi pemerintah dikenal jabatan struktural (manajerial), jabatan fungsional tertentu (menangani tugas teknis substansif atau teknis penunjang) dan jabatan fungsional umum (sama halnya fungsional tertentu,  juga menangani tugas teknis substansif, teknis penunjang atau administratif).

Kembali ke hakekat seorang aparatur pemerintah yang bertugas melayani masyarakat, nampaknya kecenderungan sekarang ini telah terjadi disorientasi peran aparatur. Semakin banyak porsi waktu aparatur yang terserap untuk penyelesaian administrasi, seremonial atau kegiatan penunjang lainnya. Atau terserap banyak untuk merumuskan kebijakan, telaah, regulasi tetapi tidak intens dalam melakukan pembinaan dan pendampingan implmentasinya. Kalau sudah seperti ini apa yang kemudian diperoleh masyarakat? Kapan masyarakat mendapatkan benefit dari kehadiran sosok aparatur? Padahal masyarakatlah yang mendanai operasional aparatur. Masyarakat sebetulnya butuh pelayanan, pendampingan 24 sehari. Ketika mereka membutuhkan, aparatur harus bisa hadir menyelesaikan problem mereka. Masyarakat tidak memerlukan administrasi

Sebelum semakin jauh birokrasi pemerintah terjebak dalam rutinitas administrasi dan kebijakan/regulasi, sudah seharusnya diambil langkah reorientasi dan revitalisasi tugas birokrasi pemerintah. Pertama, sudah seharusnya sruktur organisasi dibuat flat, tidak banyak hirarki. Semakin banyak hirarki semakin banyak jabatan stuktural, semakin banyak pejabat yang lebih banyak di kantor dari pada pejabat yang ditengah-tengah mendampingi dan melayani masyarakat. Meminjam terminologinya Mintzberg, maka unit operating core (pelaksana) harus menjadi prioritas, unit techno structure (penelaah) dan unit supporting (pendukung) dipangkas. Kedua,  sudah saatnya dilakukan penataan jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu. Jabatan fungsonal tertentu dan fungsional umum yang melayani masyarakat menjadi prioritas, yang pendukung dan administratif dipangkas. Untuk jabatan fungsional umum (jfu), batasi maksimal hanya 2 (dua) jabatan pada unit eselon terendahnya, pada unit tertentu (subbagian tata usaha, subbagian umum misalnya) bisa lebih 2 jabatan tetapi tidak lebih  dari 5 (lima) jabatan fungsional umum. Nama jabatan dibuat sedemikian yang mencerminkan ketugasan yang tuntas mengolah input/bahan kerja menjadi hasil (outcome).

That is enough, dan masyaarkat akan lebih appreciate pada aparatur pemerintah

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini103
mod_vvisit_counterKemarin117
mod_vvisit_counterMinggu ini220
mod_vvisit_counterMinggu kemarin750
mod_vvisit_counterBulan ini103
mod_vvisit_counterBulan kemarin3523
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan100883

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User