Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

Ekspose Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator Dan Pengawas

Berita - Biro Organisasi

YOGYAKARTA (01/11/2017). Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Biro Organisasi telah menyusun konsep Standar Kompetensi Teknis yang digunakan sebagai dasar penempatan dan pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Untuk menindaklanjuti kegiatan pendampingan Penyusunan Standar Kompetensi Teknis yang telah dilaksanakan pada bulan April, Biro Organisasi Setda DIY melaksanakan ekspose penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator dan Pengawas lingkup Unit Pelaksana Teknis yang terbagi ke dalam 2 (dua) angkatan pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2017. Bertindak sebagai narasumber Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD DIY Drs.Eko Nuryanta, Kepala Biro Organisasi Drs. YB.Jarot Budi Harjo, serta Faishol Muslim, SIP,M.Si dan R.Moh.Hardi Nugroho, SH dari Bagian Analisa dan Formasi Jabatan.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pola unit kompetensi teknis disertai sejumlah elemen dan Kriteria Unjuk Kerja serta Panduan Penilaian bagi Jabatan Administrator dan Pengawas sebagai acuan dalam pengukuran kompetensi pegawai sehingga tersedia data/informasi yang dapat digunakan dalam seleksi, promosi, rotasidan penempatan pegawai, pengembangan kompetensi, identifikasi kader pimpinan serta kebutuhan pelatihan. (llk)

 

Ekspose Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Berita - Biro Organisasi

YOGYAKARTA (01/11/2017) – Bertempat di Gedung Unit IX Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan ekspose Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Oktober sebagai tindak lanjut pendampingan pada bulan Mei 2017.

Untuk melaksanakan penataan jabatan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, Biro Organisasi telah menyusun konsep Standar Kompetensi Manajerial sebagai reviu terhadap Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Pada kesempatan tersebut disampaikan pola kompetensi manajerial serta level kompetensi yang ditujukan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemda DIY. Disamping itu, Pemetaan kompetensi juga menjadi hal yang ditekankan dalam penataan sumber daya manusia aparatur untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam kompetensi seseorang pada jabatan tertentu atas hasil pengukuran kompetensi, sehingga akan didapatkan data-data yang diperlukan untuk kaderisasi pemimpin maupun program-program penataan dan pengembangan pegawai untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.(llk)

 

GUBERNUR DIY PIMPIN RAKOR KELEMBAGAAN ISTIMEWA PEMDA DIY

Berita - Biro Organisasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGYAKARTA (26/10/2017) - Bertempat di Ruang Dalem Ageng Kepatihan  Yogyakarta Rabu (23/10)  Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memimpin secara langsung rapat koordinasi  finalisasi kelembagaan istimewa  Pemda DIY. Rakor diikuti Sekretaris Daerah DIY, Asisten Keistimewaan Setda DIY, Asisten Administrasi Umum Setda DIY, yang mewakili Walikota Yogyakarta dan para Bupati se-DIY serta para pejabat eselon II dari instansi terkait. Rakor membahas rancangan final bentuk dan susunan serta nomenklatur kelembagaan istimewa Pemda DIY.

Dalam arahannya Gubernur DIY mengatakan,  kita mencoba melempar pandangan kepada Kabupaten/Kota. Dulu Kapanewon menjadi Kecamatan, sekarang akan Kapanewon lagi. Ini dimungkinkan oleh UU Keistimewaan. Kalau Camat wewenangnya terbatas sebagai pimpinan wilayah, apakah bisa bertanggung jawab jika ada konflik antar Desa? Bagaimana ini bisa kita lakukan dalam jenjang organisasi yang tidak terlalu birokratis tapi efektif dalam pelayanan publik. Kita harus mengubah paradigma, wajib bagi Lurah dan Camat untuk mengkondisikan sebagai aplikasi tanggung jawab kepada masyarakat untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman.

Terkait dengan anggaran Kabupaten/Kota yang kecil beliau menambahkan, jika kita bisa match dan terstruktur antara tema  DIY dengan subtema  Kabupaten/Kota, harapannya pembangunan program Pemda DIY- Kabupaten/Kota akan bisa efektif. Hal tersebut akan sangat ideal, tidak hanya bicara money follow program tetapi juga money follow result.  Kita bisa menentukan indikator yang seragam, agar bisa  tumbuh bersama sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Hingga rakor finalisasi kelembagaan istimewa Pemerintah Daerah DIY usai berlangsung, pemaparan draft  kelembagaan istimewa hampir dipastikan tidak ada perubahan yang fundamental dan segera bisa diimplementasikan. (slk,ern,mtn)

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini70
mod_vvisit_counterKemarin283
mod_vvisit_counterMinggu ini70
mod_vvisit_counterMinggu kemarin5367
mod_vvisit_counterBulan ini13383
mod_vvisit_counterBulan kemarin15236
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan777347

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User