Home Bagian Ketatalaksanaan Reformasi Birokrasi
Jumlah diakses: 36453

Reformasi Birokrasi

Profil - Instansi

Semenjak diberlakukannya Undang Undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam rangka Pelaksanaan asas Desentralisasi Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,pengendalian,dan evaluasi, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamananan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,   Dengan demikian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi tantangan  besar bagi birokrasi pemerintah daerah untuk mereformasi diri agar menjadi lebih responsif, efisien namun tetap efektif menjalankan fungsi-fungsi  pemerintahan dan pembangunan.

Reformasi birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya  telah dimulai sejak Maklumat Nomor 10 Tahun 1946 tentang Perubahan Pangreh Praja menjadi Pamong Praja, sebagai titik awal landasan perubahan filosofis pemerintahan dari pola penguasa menjadi pelayan, pengayom masyarakat. Upaya reformasi semakin kuat bergulir sejak diberlakukannya otonomi daerah, ditandai dengan kerjasama dengan Kemitraan (Partnership) bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia untuk menyelenggarakan Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (Integrated Civil Service Reform - ICSR).

Dalam sambutan Gubernur DIY pada Peluncuran Buku Reformasi Terpadu Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi DIY tahun 2000, disampaikan bahwa kondisi awal reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DIY saat itu diwarnai berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut:

  • Aspek kelembagaan diwarnai penggabungan instansi vertikal (kantor wiayahl) dengan instansi pemerintah daerah, dimana terdapat 1.639 jabatan struktural yang harus disederhanakan; overlapping tugas dan fungsi antar instansi masih tinggi serta belum melembaganya Standard of Operational Procedure.
  • Aspek pengawasan dan akuntabilitas ditandai adanya praktik mal-administrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan; pengawasan fungsional, pengawasan melekat belum optimal
  • Aspek pengelolaan keuangan daerah ditandai minimnya anggaran; anggaran belum berorientasi hasil (outcome); pelaksanaan monev masih lemah; sistem informasi pengelolaan keuangan belum terintegrasi
  • Aspek SDM ditandai jumlah PNS yang sangat banyak mencapai 12.000 orang, jauh melebihi kebutuhan; budaya kerja PNS belum mencerminkan personifikasi abdi masyarakat; penempatan PNS belum seluruhnya berdasar pada kompetensi jabatan
  • Aspek budaya kerja PNS belum mencerminkan personifikasi abdi masyarakat
  • Aspek pelayanan publik diwarnai belum melembaganya Standar Pelayanan Minimal , terutama yang berkaitan dengan kejelasan informasi mengenai prosedur, waktu dan biaya pelayanan
 

Bantuan Teknis

Online User

Online User