Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DIY

Berita - Biro Organisasi

 

 

YOGYAKARTA (01/08/2017) -  Budaya pemerintahan SATRIYA telah diatur dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY. Sedangkan Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2014. Bagi Pemda DIY “SATRIYA” mengandung makna Selaras, Akal budi luhur, Teladan, Rela melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri dan Ahli profesional sebagaimana filosofi Hamemayu Hayuning Bawana.

Mulai bulan Juli kemarin, Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Organisasi Setda DIY melaksanakan monev implementasi budaya pemerintahan DIY yang dikenal dengan akronim “SATRIYA”.

Kegiatan tersebut dilaksanakan  untuk mengukur  pencapaian implementasi nilai yang terkandung budaya pemerintahan SATRIYA  dalam pola pikir dan sikap, baik dalam tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari perilaku bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Monev dilakukan dengan mendistribusikan kuesinoner  dengan sampel acak berstrata (stratified random sampling) kepada responden ASN di semua OPD Pemda DIY. Dijadwalkan bulan September  skor masing-masing OPD sudah selesai diolah.

Kepala Biro Organisasi Setda DIY, Drs. YB. Jarot Budi Harjo berharap hasil skor per OPD dapat digunakan untuk mengetahui profil dan kemajuan implementasi budaya di masing-masing OPD sebagai bahan kebijakan peningkatan  tindak lanjut. Kepala Biro menekankan, implementasi budaya  pemerintahan dapat secara nyata mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.(nt/mtn)

 

 

Penyusunan SOP Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas dan Akuntabel

Artikel - Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu entitas pemerintah daerah yang memiliki status istimewa, secara berkelanjutan berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu cara untuk mewujudkan hal-hal tersebut adalah melalui penerapan Standar operasional Prosedur dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan.

Pada tahun 2014, Gubernur DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 60 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur. Peraturan Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan disampaikan bahwa Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota menyampaikan bahwa Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Sebagai wujud nyata dalam penerapan Standar Operasional Prosedur di daerah, Gubernur DIY telah mengesahkan berbagai Peraturan Gubernur DIY terkait Standar Operasional Prosedur, antara lain sebagai berikut:

1.Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur    Penanggulangan Bencana;

2.Peraturan Gubernur DIY Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar operasional Prosedur    Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;

3.Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur    Pemanfaatan Barang Daerah;

4.Peraturan Gubernur DIY Nomor 108 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Masalah Reproduksi Dalam Situasi Bencana;

5.Peraturan Gubernur DIY Nomor  2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur      Pengadministrasian Barang Milik Daerah; dan

6.Peraturan Gubernur DIY Nomor  36 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur    Penanganan Gelandangan dan dan Pengemis.

sumber: (lu2)

 

 

 

FORKOMPANDA DIY DI HUTAN PINUS

Berita - Biro Organisasi

 

 

YOGYAKARTA (25/07/2017) – Bertempat di Kawasan Wisata yang pernah dikunjungi mantan presiden AS Barack Hussein Obama Hutan Pinus Bantul, Senin (24/07) diselenggarakan perhelatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA) DIY. Forkompanda merupakan wadah dalam rangka sinergitas program dan kegiatan antara Pemda DIY dengan Kabupaten/Kota se DIY dalam Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah. Forkompanda  kali ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Hadir pada acara tersebut  Asisten Sumber Daya dan Kesra Setda Kabupaten Bantul Drs H Totok Sudarto MPd, Kepala Biro Organisasi Setda DIY diwakili Plh Kabag Kelembagaan Tuty Amalia SH MSi, dan para Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/ Kota se DIY serta jajarannya.

Materi yang menjadi diskusi antara lain disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Bantul yang merespon rencana perdais tentang kelembagaan istimewa DIY yang akan mempertimbangkan kelembagaan asli Yogyakarta. Pihak berharap dengan kelembagaan istimewa yang sedang berproses di Pemda DIY, aspirasi dan layanan kepada masyarakat masyarakat lebih terwadahi.

Dalam diskusi juga membicarakan tindak lanjut Permendagri 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis  daerah (UPTD), permasalahan terkait UPTD  di Kabupaten/Kota maupun UPT pendidikan (PAUD, TK, SD) di Kecamatan. Rencananya beberapa permasalahan tersebut juga akan segera dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri.

Menanggapi hal tersebut   Plh Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY Tuty Amalia SH MSi   mengatakan kelembagaan istimewa sudah di meja pimpinan. Terkait UPTD, pihaknya juga sudah mendapatkan kepastian jadwal konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk mencari titik terang beberapa permasalahan tersebut. Rencananya semua Kepala Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-DIY akan ikut serta konsultasi ke Kemendagri, agar segala permasalahan dapat dituntaskan.(mtn)

 

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini960
mod_vvisit_counterKemarin469
mod_vvisit_counterMinggu ini3140
mod_vvisit_counterMinggu kemarin3270
mod_vvisit_counterBulan ini10103
mod_vvisit_counterBulan kemarin20691
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan738175

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User