Pejabat
Kontak Kami
  • Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta
  • Telp. 0274 562811
  • Email :
  • biro_organisasi@yahoo.com
  • orgdiy@yahoo.com
Login Petugas




Forum Terbuka

There seems to be an error with the player !

Biro Organisasi Setda DIY
Home
Biro Organisasi Setda DIY

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PEMDA DIY

Berita - Biro Organisasi

YOGYAKARTA (15/08/2017) - Sebagai tindak lanjut dari Permendagri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis Biro Organisasi Setda DIY menyelenggarakan inventasirasi UPT Pemda DIY. Hal ini terkait dengan mandat bahwa penyesuaian UPT berdasarkan Permendagri dimaksud harus dapat dirampungkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan. Adapun jadwal pendampingan dan desk rincian tugas fungsi UPT dari sejumlah 16 (enam belas) Dinas/ Badan Pemda DIY diselenggarakan (11-30/08). Ditargetkan 4 September mendatang dokumen UPT dari masing-masing Dinas/Badan harus terkumpul di Biro Organisasi.

Keberadaan UPT provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukannya ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan dokumen kajian akademis pembentukan UPT dan analisis rasio belanja pegawai.

Dalam arahannya Kepala Biro Organisasi Setda DIY Drs YB Jarot Budi Harjo mengutarakan, dalam evaluasi UPT lebih menekankan menata kembali UPT yang sudah ada dari pada membentuk UPT baru. Karena bila asal membentuk UPT sekalipun sangat diperlukan dalam pelayanan kepada masyarakat dikhawatirkan tugas dan fungsinya tidak tidak berjalan optimal. Lebih lanjut ditambahkan faktor anggaran, sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur sipil negara petugas teknis yang kompeten harus diperhitungkan secara cermat.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan tim Biro Organisasi Setda DIY, permasalahan paling umum adalah keterbatasan aparatur sipil negara yang akan melaksanakan tugas di UPT tersebut (ern,mtn)

 

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DI DIY

Berita - Biro Organisasi

 

YOGYAKARTA (08/08/2017) -  Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440/3064/SJ Tanggal 10 Juli 2017 perihal kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah,   Jum’at (04/08)Pemda DIY diampu Biro Organisasi Setda DIY  menyelenggarakan inventarisasi kelembagaan , tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS di DIY, baik dI Lingkungan Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota se-DIY.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 124 tahun 2016 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) secara garis besar, mengatur tentang perubahan dan penyesuaian keanggotaan serta tata kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, sekaligus untuk menggantikan Perpres Nomor 75 Tahun 2006 yang selama ini menjadi dasar acuan kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Daerah.

Dalam arahannya Kepala Biro Organisasi Setda DIY Drs YB Jarot Budi Harjo mengharapkan,  evaluasi  kelermbagaan  yang dilakukan saat ini agar menekankan sinergitas  serta menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi, program , kegiatan dan anggaran antara Komisi Penanggulanagan AIDS di Pemda DIY dengan Kabupaten/Kota se-DIY. (bws,mtn)

 

 

MEMAKNAI HAKEKAT PERJANJIAN KINERJA SECARA LEBIH MENDALAM

Artikel - Artikel Umum

Dalam acara Training of Trainers Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 27 s/d 29 Juli 2017 di Jakarta, banyak hal yang penulis bisa pahami terkait dengan agenda utama penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk tulisan kali ini akan kami ulas pemahaman mengenai perjanjian kinerja.

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab pencapaiaannya. Dengan demikian perjanjian kinerja merupakan komitmen kontrak kerja pejabat sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanan tugas sesuai jabatannya.

Apabila dikaitkan dengan sistem manajemen PNS saat ini yang mendasarkan pada sistem merit sungguh sangat signifikan relevansinya. Pasal 228 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara tegas menyatakan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Selanjutnya...

 

Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini959
mod_vvisit_counterKemarin469
mod_vvisit_counterMinggu ini3139
mod_vvisit_counterMinggu kemarin3270
mod_vvisit_counterBulan ini10102
mod_vvisit_counterBulan kemarin20691
mod_vvisit_counterTotal Kunjungan738174

Tanya Jawab

Apakah anda suka informasi yang kami berikan?
 

Link Terkait

Kemenpan dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri


LAN
Lembaga Administrasi Negara

BKN
Badan Kepegawaian Negara

Setneg
Sekretariat Negara


DPPKA DIY
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset DIY


Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Biro Hukum Setda DIY

 

 

 

Bantuan Teknis

Online User

Online User